Capres yang Tidak Memperjuangkan Presidential Threshold 0% adalah Capres Oligarki

KH Iqbal Kliwo PhD
Oleh KH Iqbal Kliwo PhD, alumnus Pesantren Pondok Gontor dan Universitas Al Azhar, Cairo
Tidak ada yang bagus dalam kmpanye para calon presiden dewasa ini. Janganlah jadi bangsa yang kebal ditipu. Dan kita janganlah jadi bangsa yang bahagia hanya selama masa kampanye dan merana selama 5 thn, 10 thn, 15 thn, 20 thn dan seterusnya.
Kalau hari ini orang berani bicara gagasan, rekam jejak. lalu kenapa tidak memperjuangkan Presidential Threshold 0% (PT Nol persen) ?
Bagi saya semua capres yang tidak memperjuangkan PT 0% adalah capres oligarki. Manisnya hanya di waktu kampanye saja. Rekam jejak hanya bisa ditampilkan natural dengan modal PT 0%.
Karena disitulah muara untuk tampil dan mengalir data para tokoh yang kapar, patriotik, penuh gagasan, rekam jejak dan seperti apa yang manis saat kampanye akan menjadi fakta selama 5 thn dan seterusnya.
Kalau jualan gagasan dan rekam jejak dengan PT 20% tanpa memperjuangkan PT 0%, itu saja sudah petanda kita harus hati hati, jangan berlebihan merenung manisnya kampanye
Ingat bahwa sekedar pasang jempol untuk salah satu capres aja, nilainya sangat mahal bagi oligarki karena itulah perangkap yang mereka tuju.
Dengan PT 20% , tidak ada ruang untuk kita berpolitik. yang ada adalah kita korban politik dan ini kegagalan besar dan fatal dalam aturan berbangsa dan bernegara.
Dalam bahasa agama bahwa yang paling berbahaya dari godaan syaitan adalah dia (syaiton) mengiasi amalan seseorang yang batil sehingga orang itu merasa baik, nyaman.
Nah PT 20 % inilah malapetaka bangsa. Kenapa kowi begitu sibuk uruskan ganjar koalisi ? Kesibukan Jokowi hanya untuk imbangi capres yang dianggap bisa mengganggu agenda oligarki. Artinya, oligarki dan rezim sudah persiapkan segala kemungkinan.
Dan itu petanda jelas bahwa semua pos pemerintah yang terlibat secara langsung dan tidak langsung akan maraton untuk kemenangan oligarky, itu isyarat nyata.
Hanya satu yang bisa kita ambil secara positif yaitu data data manipulasi yang perlu dikawal, kelak untuk jadi issue pembatalan hasil pipres dan beralih ke people power. Artinya, kegagalan reformasi 25 tahun ini bakal membawa kekecewaan rakyat dan arus perubahan beralih ke People Power.