RR: 23 Tahun Reformasi Bangsa Indonesia Makin Terperosok ke "Kubangan" Otoritarianisme

Rizal Ramli

       

Jakarta, Terbitnews - Ekonom senior Rizal Ramli menyatakan jika selama 23 tahun reformasi, bangsa Indonesia justru semakin terperosok dalam kubangan sistem otoritarianisme. Demokrasi saat ini juga telah berubah menjadi demokrasi kriminal. Hal ini ditandai dengan adanya seorang yang hendak menjabat maka dia harus membayar mahal. 
 
Oleh karena itu Rizal Ramli yang juga tokoh ergerakan ini mengaku sangat kecewa dengan para aktivis 98. Karena setelah mendapatkan remah-remah kekuasaan mereka malah menjadi lupa atas intelektualisme dan idealisme yang menjadi ciri aktivis memperjuangkan kepentingan rakyat. Saat ini aktivis diam dan tidak kritis terhadap kekuasaan.
 
“Jujur saya kecewan dengan teman-teman aktivis 98 karena begitu dikasi remah-remah kekuasaan seperti menjadi komisaris atau anggota DPR di mereka tidak lagi memperjuangkan kepentingan rakyat. Namun saya masih gembira karena masih ada juga beberapa aktivis 98 yang masih dalam semangat dan cita-cita reformasi,” ujar Rizal Ramli di chanel YouTube Sahabat Rizal Ramli yang dilihat Harian Terbit, Senin (24/5/2021).
 
Mantan Menko Perekonomian tersebut mengatakan, keberadaan mereka (aktivis 98) tersebut di dalam kekuasaan tidak menciptakan nilai-nilai positif atau nilai tambah. Malah mereka hanya menjadi beban buat bangsa dan negara ini.
 
Padahal, RR, panggilan akrabnya, mengharapkan para aktivis 98 yang masuk ke jajaran kekuasaan atau yang terpilih menjadi anggota DPR RI agar tetap mempertahankan idealisme dan tradisi intelektual guna memperjuangkan kepentingan rakyat. “Misalnya jika berhadapan dengan hal yang tidak benar maka mereka tidak boleh menjilat atau sekurang-kurangnya diam saja,” ujarnya.
 
Otoritarianisme
 
Mantan Menko Kemaritiman era Presiden Jokowi itu mengatakan, dirinya dan teman-teman berupaya keras untuk melawan arus yang menjerumuskan bangsa dan negara ini dalam lubang otoritarianisme. Betapa tidak, selama 23 tahun reformasi, bangsa ini justru semakin terperosok dalam kubangan sistem otoritarianisme. Demokrasi saat ini juga telah berubah menjadi demokrasi kriminal. 
 
Buktinya, seorang pejabat negara jika hendak menjabat maka dia harus membayar mahal. Rizal Ramli mencontohkan seorang kepala daerah misalnya, harus menyetor sejumlah duit kepada partai politik supaya mendapatkan jabatan yang diinginkan. Demikian juga anggota DPR harus mengeluarkan banyak duit sebelum bisa terpilih.
 
Mantan Kepala Bulog itu mengatakan bahwa Presiden BJ Habibie dan Gus Dur masih memiliki komitmen terhadap cita-cita reformasi. Namun setelah Gus Dur semuanya berubah drastis. Pimipinan Partai Politik misalnya kembali memberlakukan hak recall terhadap anggota DPR.
 
"Karena itu menurut saya, anggota DPR tidak perlu terlalu banyak. Cukup pimpinan partai politik saja yang menjadi anggota DPR. Karena anggota DPR kita saat ini tidak ubahnya dengan seorang PNS,” jelasnya.
 
Padahal, sambung RR, sebelum masa reformasi, anggota DPR itu jauh lebih hidup dan kritis daripada DPR saat ini. “Dulu saya menjadi penasihat ekonomi Fraksi Angkatan Bersenjata di DPR tahun 1992 hingga 1998. Anggota DPR itu jauh lebih hidup, krisis dan faktual. Semua anggota DPR waktu itu tahu bahwa mereka tidak boleh mengeritik Soeharto dan anak-anaknya. Namun selebihnya bisa dikritik, termasuk kebijakan para menteri,” tandasnya.
 
Namun, saat ini, anggota DPR diam seribu bahasa. Kepentingan rakyat juga lolos dari pembicaraan. Yang mereka bicarakan adalah kepentingan partai politik dan kelompoknya. 
 
Tidak Serius
 
Sementara itu, pengamat politik dari Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai, saat ini pemerintah tidak serius menangani praktek KKN secara komprehensif. Oleh karena itu reformasi hanya menjadi lip service saja. Sehingga saat ini korupsi semakin menggila dan menggurita. Tidak heran korupsi dana bansos yang melibatkan Mensos Juliari Batubara diduga mencapai Rp100 triliun.
 
"Selain itu korupsi Asabri yang mencapai Rp23 triliun, korupsi Jiwasraya yang mencapai Rp13,7 triliun, mega korupsi Bank Century Rp6,7 triliun, Pelindo II Rp6 triliun, selain itu ada juga BLBI dan Hambalang," ujar Jerry Massie kepada Harian Terbit, Senin (24/5/2021).
 
Jerry mengatakan, di era Jokowi ini Indonesia masuk rangking 3 korupsi dan pemerasan terbaik di Asia. Oleh karena itu pentingnya pemimpin ke depan yakni yang anti KKN, perketat regulasi sampai penerapan sistem good and clean goverment yang bukan hanya sekedar menjadi slogan dan semboyan belaka. Selain itu partai juga harus memilih kader yang bersih dari korupsi dan juga tak pernah terlibat kriminal.
 
"Kalau tidak, maka tidak pernah terjadi reformasi baik birokrasi sampai ke legislatif dan yudikatif. Saya kira KPK perlu diperkuat, jangan diintervensi dan biar lembaga ini tetap independen serta pemimpinnya bersih," jelasnya.
 
"Indeks Demokarasi kita juga turun lantaran meluasnya praktik politik identitas. Dan pola dan isu ini juga kerap dimainkan saat pilpres.  Jadi perlu direformasi sistem baik peradilan sampai pendidikan. Kalau Indonesia ingin maju perlu merubah tata kelola pemerintahan yang benar. Perkuat hukum dan ekonomi serta taat pajak adalah bagian penting dalam kemajuan bangsa," tegasnya.
 

       

Populer Berita Minggu Ini :

www.terbitnews.com

To Top