Viral Rekaman Dirut PLN dan Menteri BUMN: Bukti Keamanan Negara Lemah

Menteri BUMN

Ferdinand Hutahean

       

Jakarta, Terbitnews - Viralnya rekaman percakapan telpon antara Direktur PLN Sofyan Basir dan Menteri BUMN Rini Soemarno menunjukkan lemahnya keamanan negara. Pasalnya, telepon pejabat negara dengan mudah disadap dan disebar luaskan.
 
"Saya tidak begitu tertarik untuk membahas isi pembicaraan lewat telepon antara Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama PLN, Sofyan Basir yang beredar. Bagi saya yang justru paling menguatirkan adalah lemahnya keamanan negara karena telepon pejabat negara dengan mudah disadap dan disebar luaskan," ujar Direktur Eksekutif Energy Watch, Ferdinand Huatahean di Jakarta, Sabtu (28/4/2018).
 
Menurut dia, ini justru point paling penting yang harus menjadi perhatian dibandingkan konten pembicaraan antara Rini dan Sofyan Basyir.
 
“Kejadian ini memang memprihatinkan sekaligus menguatirkan kita semua. Sulit menempatkannya harus di ranah apa. Apakah masuk dalam ranah politik, atau ranah hukum, atau bahkan masuk dalam ranah ekonomi, tidak mudah kita kelompokkan karena tampaknya bocornya rekaman tersebut memborong tiga ranah tersebut,” tambah Ferdinand.
 
Menurut dia, ada yang menghentak dan menjadi fokus yang terlewatkan dari peristiwa tersebut. “Saya tidak ingin masuk terlalu jauh ke dalam konten pembicaraan karena memang kontennya kabur, sajar dan tidak jelas, apakah bicara angka fee bagi pejabat atau angka saham yang menjadi bagian dari PLN dan Pertamina,” tukasnya.
 
Ia mengatakan, akan menjadi perdebatan panjang bila mebahas konten yang samar tersebut. Terlebih lagi, kabarnya objek yang dibahas adalah Pembangunan Terminal LNG di Bojonegara yang yang melibatkan group perusahaan Wakil Presiden Jusuf Kalla yaitu Bumi Sarana Migas. “Apapun itu, kami lebih ingin membahas tentang lemahnya keamanan jalur komunikasi pejabat negara,” ujarnya.
 
Seharusnya, kata dia, seluruh pejabat negara dilindungi keamanannya, baik fisik, agenda dan juga termasuk jalur komunikasinya, sehingga tidak boleh bocor atau disadap oleh pihak manapun. “Namun kejadian ini jelas membuka mata kita bahwa lemahnya keamanan jalur komunikasi pejabat kita menjadi pertanyaan. Jangan-jangan saluran telepon presiden pun disadap oleh pihak yang sama.
 
Untuk itu, lanjut dia, fokus yang harus segera ditangani adalah mengusut siapa pelaku penyadapan saluran telepon Rini dan Sofyan tersebut. Pelakunya mungkin saja telah menyadap pejabat lain juga. “Bisa saja ini sebuah sinyal kepada siapapun agar tidak macam-macam di tahun politik yang panas ini,” ucapnya.
 
Menurutnya, pelaku penyadapan ingin mengirim pesan kepada semua karena bisa saja pembicaraannya dibuka ke publik. Bahkan pelaku juga sepertinya ingin memberikan tekanan dan peringatan kepada Presiden maupun Wakil Presiden dengan cara membuka pembicaraan pembantu presiden yaitu menteri BUMN.
 
“Mungkin saja mereka ingin menakut-nakuti pejabat pemerintah supaya mengikuti kemauan pihak penyadap. Jadi bagi saya, sekali lagi fokus yang paling penting adalah mencari siapa pelakunya, konten pembicaraan itu nomor dua,” tukasnya.
 
“Saya tidak bisa bayangkan bila penyadap ingin mengirim pesan kepada presiden untuk mengikuti kemauannya, atau bila tidak mau, sadapan pembicaraan presiden ajan dibuka juga. Ini tahun politik yang keras dan kejam,” pungkasnya.

       

Populer Berita Minggu Ini :

www.terbitnews.com

To Top