Jakarta, TerbitNews - Setya Novanto segera lengser dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar, menyusul kasus dugaan korupsi e-KTP. Lantas faksi atau kelompok mana yang akan menguasai partai berlambang pohon Beringin itu pasca Novanto ditahan?

 

Di ranah publik berkembang  spekulasi ada tiga faksi yang akan memperebutkan, yakni faksi Akbar Tandjung (mantan ketua umum), faksi Jusuf Kalla (mantan ketua umum), dan faksi Aburizal Bakrie (mantan ketua Umum).

 

Namun, sejumlah kalangan menyebut, faksi Akbar Tandjung akan mengungguli pertarungan, selain karena faksi ini didukung faksi Aburizal Bakrie, faksi ini memiliki jaringan yang kuat dan luas dibanding faksi Jusuf  Kalla. 

 

Apalagi faksi Akbar mengajukan tokoh muda, bersih dan dekat dengan Presiden Jokowi dan bisa diterima mayoritas DPD dan semua golongan di tubuh Golkar, untuk menjadi ketua umum menggantikan Novanto. 

 

Sementara faksi JK mengusulkan tokoh yang  tidak dekat dengan Jokowi dan orang-orang dekatnya. Selain itu, faksi JK hanya memiliki jaringan di wilayah Sulawesi, dan sebagian di Kalimantan.

 

Para pengamat menilai, faksi Akbar lebih bisa diterima Jokowi dan partai-partai pendukungnya ketimbang faksi JK. Masalahnya, jika Golkar direbut JK dkk, jelas merupakan ancaman bagi posisi Joko Widodo untuk kembali maju pada Pilpres 2019. Juga akan mengancam Megawati (Ketum PDIP).  

 

Faksi JK tentu menginginkan JK diusung menjadi calon presiden pada 2019.  Untuk menuju posisi capres bukan hal sulit bagi JK, selain saat ini posisinya sebagai wapres dan sebagai pengusaha, JK juga memiliki modal dana yang kuat, begitu juga dengan teman-temannya pengusaha yang menjadi sahabatnya. 

 

“Pak Toa JK berusaha merebut Golkar karena dia masih ingin menjadi capres, apalagi JK sudah dua kali menjadi wapres. Jadi, meski sudah gaek JK tetap ingin merebut posisi presiden. Hal ini tentu menjadi ancaman terhadap pencalonan Jokowikembali pada Pilpres 2019,” ujar Ahmad Zailani, seorang peneliti ilmu politik.

 

Sementara itu peneliti politik  Yayasan Kebebasan (Freedom Foundation) Darmawan Sinayangsah mengatakan, s angat mengerikan dan berbahaya kalau JK yang sudah gaek merebut Golkar karena Jokowi/PDIP bakal jadi korban cengkeraman dan kooptasi ekonomi-politiknya.

 

“Itu tragedi bagi Jokowi/Megawati,’’kata Darmawan Sinayangsah seperti dilansir Konfrontasi.com.

 

Berbahaya

 

Terpisah, Juru bicara Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi, mengkritisi tindakan dan sikap JK yang kerap mengeluarkan statement yang terkesan mengintervensi kasus hukum yang disangkakan kepada Ketua DPR RI Setya Novanto.  

 

"Saya melihat justru pertarungan nya itu, komentar-komentarnya itu, sepertinya persoalan Novanto itu persoalan pribadi dengan JK," kata Adhie saat dihubungi wartawan, Selasa (14/11/2017).

 

Dia pun menduga, sikap JK tersebut ingin kembali mengambil alih Partai Golkar dan DPR. Ditambah lagi menjelang tahun politik 2018 dan 2019.

 

Menurut Adhie, sangat berbahaya jika persoalan pribadi JK dibawa ke ranah hukum. "Justru yang kita tanyakan itu bukan hanya intervensinya, tapi kalau urusan personal dibawa, dimanipulasi seolah-olah menjadi hukum, ini yang berbahaya," ujarnya.