Tingkat Kemiskinan Makin Parah, Salahnya Tim Ekonomi Jokowi
Analis ekonomi dan politik dari Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga
TerbitNews - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan Indeks Kedalaman Kemiskinan naik 1,83 dan Indeks Keparahan Kemiskinan naik 0,48 di Maret 2017, dibanding realisasi September 2016 yakni masing-masing di angka 1,74 dan 0,44. Di bulan yang sama, Maret 2017, secara persentase, angka kemiskinan memang sedikit menurun, namun secara jumlah menaik.
Sementara itu, persentase penduduk miskin mencapai 10,64 persen, turun tipis dibandingkan September 2016, yaitu 10,7 persen. Namun, jumlah penduduk miskin mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen), bertambah sebesar 6,90 ribu orang (6.900 orang) dibanding September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang (10,70 persen).
Analis ekonomi dan politik dari Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga menyalahkan tim ekonomi Jokowi-JK yang tidak menjalankan ekonomi kerakyatan yang terdapat dalam Nawa Cita.
"Ekonomi kerakyatan Nawa Cita Jokowi-JK tidak dijalankan sepenuhnya oleh para pembantu Presiden, baik di kementerian maupun struktur pemerintahan di daerah," kata Andy dilansir RMOL.Co, Rabu (19/7).
Terkait tingkat kemiskinan yang semakin massif yang terjadi saat ini, menurutnya karena tim ekonomi Jokowi-JK tidak sungguh-sungguh. "Ini disebabkan tim ekonomi Jokowi-JK tidak serius dalam menjalankan program pemberdayaan dan peningkatan ekonomi kerakyatan," pungkas Andi.
"Ekonomi kerakyatan Nawa Cita Jokowi-JK tidak dijalankan sepenuhnya oleh para pembantu Presiden, baik di kementerian maupun struktur pemerintahan di daerah," kata Andy dilansir RMOL.Co, Rabu (19/7).
Terkait tingkat kemiskinan yang semakin massif yang terjadi saat ini, menurutnya karena tim ekonomi Jokowi-JK tidak sungguh-sungguh. "Ini disebabkan tim ekonomi Jokowi-JK tidak serius dalam menjalankan program pemberdayaan dan peningkatan ekonomi kerakyatan," pungkas Andi.
Dihubungi terpisah, semakin parahnya tingkat kemiskinan jelas karena salahnya tim ekonomi Jokowi. "Mereka tidak bekerja serius, sehingga tidak ada kebijakan mereka yang menyentuh rakyat kecil. Selama ini kebijakan ekonomi yang dikeluarkan lebih berpihak kepada kelas atas, kata pengamat kebijakan publik M Safrudin Zulkifli.
Dia menyarankan Presiden Jokowi untuk merombak tim ekonomi sehingga angka kemiskinan bisa dikurangi. "Jokowi harus mengganti semua tim ekonominya agar rakyat miskin berkurang, dan tingkat kepercayaan mreka terhadap pemerintahan Jokowi semakin baik," papar Safrudin.
Lapangan Kerja
Sementara itu pengamat ekonomi Salamudin Daeng mengatakan, angka kemiskinan meningkat karena lapangan pekerjaan yang langka. Hal ini mengakibatkan daya beli masyarakat turun sementara harga harga naik.
“Mengapa bisa demikian buruk? Karena industri bangkrut dan pemerintah tidak ada strategi untuk membenahi industri, malah membuat kebijakan yang merugikan industri nasional dan untungkan asing,” kata Salamudin kepada TerbitNews, Selasa (18/7/2017).
Menurutnya, pencabutan subsidi, harga BBM, harga listrik naik, suku bunga tetap tinggi, inflasi tinggi, makin terpuruklah industri. “Produk produk industri nasional tidak terserap pasar karena daya beli masyarakat tidak ada. Pemerintah pun mengkonsumsi barang barang impor melalui mega project,” ujar Salamudin.
