Keterangan Istana Mengenai Nuansa politis Grasi Antasari

Presiden Jokowi Antasari Azhar SBY

Antasari Azhar (ist)

       

Jakarta - Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi menegaskan, pemberian grasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada mantan Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Antasari Azhar sudah melalui proses dan prosedur yang sesuai dengan kaidah hukum dan aturan perundang-undangan.

“Tidak ada kaitannya dengan urusan politis,” kata Johan Budi menjawab pertanyaan media usai Rapat Terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas, di Kantor Presiden, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Keputusan Presiden untuk memberi grasi kepada Antasari berdasarkan saran atau masukan dari Mahkamah Agung (MA). “Jadi, tidak ada kaitannya sama sekali, pemberian grasi ini dengan apa yang Pak Antasari lakukan secara pribadi,” ujarnya.

Mengenai keterangan pers Antasari Azhar yang mengaku menjadi korban kriminalisasi pemerintah masa lalu, Johan Budi menegaskan bahwa itu adalah urusan pribadi Antasari sendiri.

“Apa yang dibicarakan oleh Pak Antasari, apa yang tidak dibicarakan oleh Pak Antasari terkait dengan perjalanan masa lalunya itu adalah urusan pribadi Pak Antasari sendiri. Jangan dikait-kaitkan dengan Presiden,” tutur Johan.

Johan mengingatkan, bahwa suara yang disampaikan Antasari tidak hanya dilakukan hari ini saja. Sejak dahulu, Antasari sudah menyuarakan bahwa dirinya mengalami perlakuan yang tidak fair.

“Bahasa yang digunakan oleh Pak Antasari adalah kriminalisasi. Itu urusannya Pak Antasari sendiri,” pungkas Johan.

Sementara Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menegaskan bahwa pemberian grasi untuk Antasari Azhar dilakukan dengan mekanisme biasa. Karena itu, ia meminta agar masalah pemberian grasi itu dikembalikan ke proporsinya, jangan semua di arahkan ke Istana, apalagi ke Presiden.

Kepada wartawan yang menemuinya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/2) pagi, Mensesneg mengaku sudah melaporkan kepada Presiden Jokowi masalah adanya tudingan mengenai adanya faktor politis dalam pemberian grasi kepada Antasari.

Mendengar laporan tersebut, menurut Mensesneg, Presiden Jokowi menanyakan mekanisme pemberian grasi itu. “Cek mekanismenya dulu,” kata Pratikno mengutip pesan Presiden Jokowi.

“Saya bilang, jelas Pak mekanismenya, ada pertimbangan dari Mahkamah Agung dan itu kewajiban Presiden untuk memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dan Bapak (Presiden) sudah sangat memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi Bapak (Presiden) tidak perlu risau dengan ini, karena kita melalui mekanisme yang sudah jelas,” kata Pratikno mengungkap jawabannya terhadap permintaan Presiden Jokowi. (Setkab)

       

Populer Berita Minggu Ini :

www.terbitnews.com

To Top