Presiden Jokowi Diminta Copot Dirjen Perhubungan Laut
Presiden Jokowi
Jakarta - Direktur The National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi mengatakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan berkali-kali blunder dalam merespon musibah kapal KM Zahro Express. Selain itu, kementerian teknis ini tidak memperlihatkan tanggung jawab kuat terhadap persoalan itu dan dalammenuntaskan persoalan operasional kapal ojek.
Kematian 23 nyawa dan hilangnya belasan penumpang seperti dianggap peristiwa biasa sehingga Kementerian Perhubungan merespon dengan tindakan biasa, bukan aksi luar biasa.
Akibatnya, ujar Siswanto di Jakarta, Rabu (4/1/2017), respon yang muncul justru blunder. Antara lain tergesa-gesa nenyatakan kapal KM Zahro Express laik layar. Juga meminta Pelni dan ASDP mengerahkan kapal ke pelayanan Kali Adem-Kepulauan Seribu.
Lucunya lagi, kementerian itu juga menyatakan akan mencabut izin kapal Zahro. Padahal kapal itu tanpa dicabut izinnya, pasti tidak bisa dioperasikan lagi. "Ada lagi fakta Pak Dirjen Perhubungan Laut Rabu ini meninjau alur pelayaran kapal ojek. Ini aneh. Kebakaran kapal Zahro tidak ada urusannya dengan alur tetapi justru yang ditinjau alur," papar Siswanto.
Dirjen Perhubungan Laut seperti gagap dalam merespon lanjutan terhadap musibah kapal Zahro Express. "Saya khawatir ketidakmampuan merespon ini menjadi kontraproduktif dari Dirjen Perhubungan Laut dalam memberi masukan kepada Menteri Perhubungan,” paparnya.
Dengan fakta-fakta tadi maka dapat disimpulkan bahwa respon Kemenhub bukannya membenahi manajemen operasional kapal ojek di Kali Adem tetapi justru melahirkan tindakan blunder.
Mengingat musibah yang sama dapat saja terulang sepanjang tidak ada perbaikan manajemen operasional kapal di Kali Adem, sekaligus pertanggungjawaban luar biasa terhadap musibah kapal Zahro Express yang merenggut korban begitu banyak, maka seharusnya Dirjen Perhubungan Laut meletakkan jabatan untuk memberi kesempatan kepada SDM di Kemenhub yang lebih kompeten dalam mengelola transportasi laut.
"Jika dia tidak mundur, Namarin meminta agar Presiden Joko Widodo segera menyopot Dirjen Hubla," ungkap Siswanto Rusdi.
