Daftar Lengkap Tunjangan Jumbo Pegawai Setjen DPRI RI

Tunjangan DPR Jokowi Setjen DPR

Gedung DPR RI

       

TerbitNews - Presiden Joko Widodo pada 21 November 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” demikian bunyi Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2016 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 22 November 2016 itu seperti dikutip dari laman Setkab.go.id, Selasa (20/12/2016).

Dijelaskan, kepada Pegawai (PNS dan Pegawai lainnya) yang mempunyai jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakryat Republik Indonesia, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

“Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini,” bunyi Pasal 4 Perpres ini.

Perpres ini menegaskan, Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dibayarkan terhitung mulai bulan November 2015, dan diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulan.

Adapun Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Mengenai penetapan kelas jabatan di lingkungan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, menurut Perpres ini, ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI sesuai dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (PANRB).

Bagi Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian DPR RI yang diangkat sebagai pejabat fungsional yang mendapatkan tunjangan profesi, menurut Perpres ini, tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.

“Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud lebih besar daripada tunjangan kinerja pada kelas jabatan maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya,” bunyi Pasal 8 ayat (2) Perpres ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tunjangan Kinerja di lingkungan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, menurut Perpres ini, diatur dengan Peraturan Sekjen DPR RI setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan .Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berikut besaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI):

1. Non Grade : Rp26.324.000
2. Untuk kelas jabatan 17 : Rp26.324.000
3. Untuk kelas jabatan 16 : Rp20.695.000
4. Untuk kelas jabatan 15 : Rp14.721.000
5. Untuk kelas jabatan 14 : Rp11.670.000
6. Untuk kelas jabatan 13 : Rp 8.562.000
7. Untuk kelas jabatan 12 : Rp 7.271.000
8. Untuk kelas jabatan 11 : Rp 5.183.000
9. Untuk kelas jabatan 10 : Rp 4.551.000
10. Untuk kelas jabatan 9 : Rp 3.781.000
11. Untuk kelas jabatan 8 : Rp 3.319.000
12. Untuk kelas jabatan 7 : Rp 2.928.000
13. Untuk kelas jabatan 6 : Rp 2.702.000
14. Untuk kelas jabatan 5 : Rp 2.493.000
15. Untuk kelas jabatan 4 : Rp 2.350.000
16. Untuk kelas jabatan 3 : Rp 2.216.000
17. Untuk kelas jabatan 2 : Rp 2.089.000
18. Untuk kelas jabatan 1 : Rp 1.968.000
 

       

Populer Berita Minggu Ini :

www.terbitnews.com

To Top