Rizal Ramli Beberkan Kebijakan Pemerintahan Jokowi Makin Condong ke China

RizalRamli

Ekonom senior Rizal Ramli saat diskusi bertajuk "Indonesia Perlu Pemimpin Optimis yang Bawa Perubahan" di Forum Tebet, Jakarta, Senin (25/2). Foto: kumparan

       

Jakarta, TerbitNews- Ekonom senior Rizal Ramli menyebut segala kebijakan pemerintahan era Joko Widodo saat ini condong ke China. Kebijakan ini tak sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif.
 
Pasalnya, berdasarkan politik luar negeri bebas dan aktif, Indonesia berhak menentukan arah, sikap, dan keinginannya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dengan demikian, tidak dapat dipengaruhi kebijakan politik luar negeri negara lain.
 
"Mohon maaf, hari ini pemerintahan Pak Widodo (Joko Widodo) makin lama makin condong ke China (Tiongkok)," katanya usai menjadi pembicara pada Seminar Nasional dan Launching Madrasah Demokrasi Ikatan DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jateng Periode 2018-2020, di Universitas Muhammadiyah, Semarang, Jumat (15/3).
 
Rizal mengamini jika Indonesia perlu bersahabat dengan China sebagai negara besar. Namun, hal itu jangan sampai berpengaruh pada kebijakan yang saat ini dinilai sangat condong untuk China.
 
"Itulah kenapa kita memerlukan perubahan, untuk mengembalikan maksud dan tujuan dari UUD kita. Bahwa Indonesia di kawasan ini harus netral, bebas aktif, memperjuangkan perdamaian dan prosperiti," kata mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur.
 
Namun, Rizal tak membeberkan kebijakan yang dimaksud condong ke China itu.  Dia malah mencontohkan potensi akibat dari tindakan pemerintah. Ramli khawatir kedekatan dengan China berkaitan dengan kerja sama proyek, dalam hal ini nilai proyeknya yang terlalu mahal.
 
Sebagai contoh, Ramli menyebutkan negara Sri Lanka. Pada tahun 2017 silam, negara pulau di sebelah utara Samudera Hindia harus itu merelakan pelabuhannya, Hambantota, dikelola Tiongkok.
 
Hal ini berawal dari pembangunan pelabuhan yang dilakukan dengan dana utang ke China dan tidak bisa membayar utangnya.
 
"(Dikelola selama) lebih dari 99 atau 100 tahun. Akhirnya itu kan kaya (pelabuhan) di Hong Kong lama-lama," katanya. 
 
Rizal Ramli menegaskan, Indonesia wajib lepas dari permainan macam itu. Misalnya, tak memberikan sedikit pun kesempatan pada para negara adidaya untuk menguasai jalur strategis maritim Indonesia.
 
Dirinya pun membagikan pengalamannya kala menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Katanya, dia pernah menolak negara adidaya untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan yang berpotensi jadi choke point. 
 
Choke point bisa diartikan sebagai titik sempit atau strategis di daratan berupa lembah, defile atau jembatan, atau selat yang harus dilalui sebuah pasukan untuk mencapai tujuannya. Biasanya dengan bentuk mencorong di depan sehingga mengurangi kemampuan tempur pasukan tersebut.
 
"Misalnya ini kan Selat Malaka, banyak yang mau untuk bikin pelabuhan besar di situ. Ya Amerika, ya China, ya kita nggak kasih. Karena kita nggak ingin, alur choke point kita, satu lewat Selat Malaka, dua Selat Lombok, satu lagi di timur, tiga jalur ini kita nggak boleh kasih kesempatan untuk asing menguasai," katanya.
 
Rizal Ramli berharap pemerintahan baru mendatang, akan melakukan perombakan masif. Pasalnya, dia merasa pemerintahan Indonesia saat ini terlalu pro China.
 
"Mudah-mudahan pemerintahan baru yang akan datang, akan me-review hal-hal yang dilakukan, kebijakan yang terlalu pro-Beijing yang hari ini dilakukan oleh pemerintah," ujar Rizal Ramli.
 

       

Populer Berita Minggu Ini :

www.terbitnews.com

To Top

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/cpanel/ea-php56/root/usr/lib64/php/modules/mysqli.so' - /opt/cpanel/ea-php56/root/usr/lib64/php/modules/mysqli.so: cannot open shared object file: No such file or directory

Filename: Unknown

Line Number: 0