Sejumlah Pengamat Sebut Aksi Mogok Mantan Sopir Tangki BBM Salah Kaprah

Pertamina

       

Aksi demonstrasi mantan sopir mobil tangki BBM pada 9 Januari 2019 di depan Istana Negara dinilai tidak hanya salah alamat, juga salah kaprah. Pasalnya, persoalan hubungan kerja kontraktual mereka dengan Pertamina telah selesai dan mereka direkrut perusahaan swasta penyedia tenaga sopir untuk mengoperasikan mobil tangki PT Patra Niaga. Salamudin Daeng, Pengamat Energi AEPI mengatakan, Aksi demo mantan AMT ini momentumnya sangat politis dan pasti akan menyita perhatian public. Jika aksi ini tidak ditangani dengan baik oleh para mitra Patra Niaga sub kontraktor distribusi BBM, maka akan sangat merugikan Pertamina sebagai korporasi. Pasalnya, selama ini masyarakat menganggap bahwa para sopir mobil tangki adalah karyawan Pertamina. Padahal mereka adalah pekerja perusahaan lain yang bermitra dengan anak usaha Pertamina yakni menjadi sub kontraktor Patra Niaga. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan Pertamina dan anak-anak perusahaannya, agar masalah ini tidak memberi citra buruk bagi perusahaan migas nasional ini. Pertamina harus mengevaluasi seluruh mitra bisnisnya, terutama mitra yang berhubungan dengan anak perusahaan Pertamina yang khusus menangani SDM out sourcing. Selain itu, masalah ketenagakerjaan yang banyak terdapat dalam urusan migas, hendaknya jangan diabaikan, dan terus dievaluasi secara menyeluruh. Masalah Patra Niaga dan mitra bisnisnya ini harus mendapat prioritas pendalaman, mengingat masalah ini terus berulang. "Saya berpendapat, jika terdapat kesalahan yang dilakukan oleh mitranya Patra Niaga, maka hal ini tidak boleh ditimpakan kepada anak usaha Pertamina tersebut, apalagi ke perusahaan induknya. Jangan sampai mereka melakukan langkah yang merugikan korporasi Pertamina," katanya. Pertamina, dia berharap, Pertamina harus memberi reward and punishment atas mitra-mitra mereka secara tegas dan bijaksana. Hal ini akan dapat membantu sehingga tidak merugikan Pertamina, merusak citra Presiden Jokowi dan kredibilitas Direktur Utama Pertamina. Dalam tahun politik isue ini rawan digoreng. Sedangkan, Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch, memaparkan, permasalahan mengenai para AMT ini dimulai saat adanya PHK terhadap 141 orang AMT oleh pihak perusahaan angkutan tempat mereka bernaung akibat tidak memenuhi syarat yang ditetapkan pihak Perusahaan angkutan selama masa percobaan. Seleksi dan evaluasi itu meliputi tingkat kehadiran kerja, kinerja yang sesuai target, tidak adanya tindakan indisipliner pekerja, dalam usia produktif, kondisi fisik sehat hingga lulus psikotes yang dilakukan lembaga psikologi. Dan semua syarat tersebut ditetapkan oleh pihak perusahaan angkutan, bukan oleh pihak Pertamina Patra Niaga. Berawal dari sinilah, tuntutan demi tuntutan dilayangkang kepada Patra Niaga. Fokus para AMT saat ini, kata dia, jika dirangkum akan menghasilkan dua point penting yakni soal penghapusan sistem outsourcing dan pembayaran upah lembur. Terkait upah lembur yang dimaksud, sebenarnya sudah ada sistem di Pertamina Patra Niaga yang dinamakan sistem perfomansi, di mana para AMT dibayarkan lembur sesuai kondisi lapangan dan performance. "Kendati demikian, para AMT merasa tidak puas karena tidak sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja. Tuntutan terkait penghapusan sistem outsourcing juga tidak bisa diterapkan mengingat para AMT ini berada di bawah naungan perusahaan Angkutan. Jadi tidak bisa dilakukan penaikan status menjadi karyawan tetap oleh PT Pertamina Patra Niaga," ungkapnya. Untuk kebijakan menjadikan karyawan tetap oleh pihak perusahaan angkutan bisa dilakukan tetapi hal itu menjadi kebijakan dari pihak perusahaan angkutan itu sendiri. Harusnya para AMT menuntut hal tersebut, bukan meminta menjadi karyawan tetap Pertamina Patra Niaga. Persoalan lain yang juga timbul dari masalah ini adalah terkait nama Serikat Pekerja. Pasalnya, Pertamina Patra Niaga telah memiliki serikat pekerja yang terdaftar secara resmi di Suku Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta dengan nama Serikat Pekerja Pertamina Patra Niaga (SPPN). Ironisnya, para AMT kemudian membentuk lagi sebuah serikat pekerja dengan mencatut nama Pertamina Patra Niaga yakni Serikat Pekerja Awak Mobil Tangki PT Pertamina Patra Niaga. Hal ini menjadi bermasalah karena para AMT sendiri tidak bermitra secara langsung ke Pertamina Patra Niaga, tetapi kepada perusahaan transportasi yang bermitra dengan Pertamina Patra Niaga. Sementara, Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi, mengatakan, semonstrasi mantan sopir tangki Pertamina (Awak Mobil Tangki/AMT) di depan istana negara pada tanggal 9 Januari 2019 tidak hanya salah alamat, tetapi juga salah kaprah. Pasalnya, persoalan hubungan kerja kontraktual mereka dengan Pertamina telah selesai. Di sisi lain, menurut saya, permasalahan mantan sopir tangki yang menuntut untuk ditetapkan sebagai karyawan Pertamina juga terlalu berlebihan, karena mereka bukanlah karyawan yang berkontrak kerja langsung dengan Pertamina, tetapi adalah karyawan perusahaan lain yang bekerjasama dengan BUMN Migas tersebut sebagai tenaga sopir tangki. Harusnya jika ingin menuntut menjadi karyawan tetap, maka lebih tepat diajukan ke perusahaan yang dahulu merekrut dan mempekerjakan mereka sebagai sopir tangki. Demo mantan sopir tangki Pertamina ini tidak saja mengganggu ketertiban umum, tetapi juga telah mem-faith accomply Pertamina sebagai BUMN yang abai mengelola karyawannya dan sama saja mempermalukan Direktur Utama Pertamina di hadapan Presiden yang baru saja memberikan amanah. Diharapkan, dari kasus demonstrasi mantan sopir tangki Pertamina yang berasal dari perusahaan rekanan ini, akan ada langkah-langkah perbaikan dalam menata hubungan pekerja dan manajemen dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, termasuk yang berkaitan dengan tenaga kerja waktu tertentu (outsourcing) yang merupakan kerjasama antara perusahaan penerima kontrak kerja dengan perusahaan pemberi kerja pada perusahaan lain (rekanan). Jika diperlukan, Pemerintah juga dapat membentuk tim investigasi untuk menyelidiki sumber permasalahan disinformasi berkaitan dengan demonstrasi mantan sopir tangki Pertamina yang mempunyai kontrak dengan perusahaan rekanan tersebut. Hal ini penting agar tidak menimbulkan opini publik yang buruk atas citra BUMN dan menemukan kemungkinan adanya motif lain dari demonstrasi tersebut.

       

Populer Berita Minggu Ini :

www.terbitnews.com

To Top

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/cpanel/ea-php56/root/usr/lib64/php/modules/mysqli.so' - /opt/cpanel/ea-php56/root/usr/lib64/php/modules/mysqli.so: cannot open shared object file: No such file or directory

Filename: Unknown

Line Number: 0