Pengamat: DPR Harus Cabut Larangan Menteri BUMN Ikuti RDP

Menteri BUMN

Sofyano Zakaria

       

Jakarta, Terbit News - Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria dan Direktur Energy Watch, Mamit Setiawan meminta DPR RI mencabut larangan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk hadir mengikuti rapat-rapat di DPR, terutama mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI dan VII.
 
Pencabutan larangan ini perlu dilakukan agar pengawasan DPR terhadap Kementerian BUMN efektif. Disisi lain jika da permasalahan, Menteri BUMN bisa menjelaskan secara jelas dan terang kepada para wakil rakyat.
 
“Adalah hal yang naif jika menteri bumn selalu disudutkan ketika membuat  kebijakan yang dinilai tidak tepat, “ kata Sofyano Zakaria di Jakarta, Selasa (2/5/2018).
 
Menurut Sofyano, keputusan atau kebijakan yang tidak tepat yang dilakukan Menteri BUMN harusnya tidak luput dari pengawasan pihak yang ditugaskan oleh undang undang yang berlaku namun hal ini nyaris  tidak berjalan.
 
Dicopotnya Dirut Pertamina yang juga dipermasalahkan banyak pihak termasuk para anggota DPR, harusnya bisa ditanyakan langsung kepada Rini Soemarno selaku menteri BUMN, tetapi ini tidak bisa dilakukan  karena DPR sendiri yang membuat keputusan “memblokir” Rini Soemarno agar tidak boleh diudang dan tidak boleh menghadiri rapat rapat resmi di DPR.
 
“Dan akhirnya, dewan yang menurut undang-undang memiliki  hak pengawasan, menjadi mandul terhadap menteri BUMN,  dan kemandulan itu penyebabnya justru karena keputusan dewan itu sendiri,”tambah Sofyano.
 
Oleh karena itu, harusnya DPRRI segera meninjau kembali keputusan larangan itu agar menteri BUMN bisa hadir dan bicara menjelaskan serta menjawab setiap pertanyaan yang akan disampaikan dewan sehingga setiap masalah terkait bumn bisa menjadi terang.
 
“Jika kebijakan Rini memang membuat anggota DPR “gerah” maka  pencabutan pelarangan Rini hadir ke dewan harusnya segera dicabut dan ini perlu disuarakan dan didesak secara keras khususnya oleh mitra Kementerian BUMN,  khususnya Komisi VI dan Komisi VII,” tutup Sofyano. 
 
Panggil ke Senayan
 
Mamit Setiawan, direktur Energy Watch mengatakan,  DPR harus mencabut larangan untuk menghadirkan Rini Soemarno selaku Menteri BUMN untuk menghadiri rapat-rapat di DPR mengingat Kementrian BUMN adalah mitra strategis legislatif.
 
“DPR harus menurunkan ego mereka demi meredam kegaduhan yang sudah semakin membesar akibat rekaman pembicaraan Menteri BUMn dan Dirut PLN tersebut. Dengan memanggil Rini Soemarno ke DPR untuk memberikan klarifikasi terkait pembicaraan tersebut merupakan suatu keharusan karena sebagai Legislatif yang mengawasi kinerja dari eksekutif, ” tambah Mamit.
 
 
Mamit menyatakan, bagaimana pengawasan yang dilakukan Komisi VI dan VII DPR bisa dilakukan maksimal jika orang yang paling bertanggungjawab di kementerian tidak diperbolehkan menghadiri rapat-rapat di DPR.
 
DPR harus memanggil Rini Soemarno untuk menjelaskan bukan hanya terkait dengan rekaman tersebut, tapi juga terkait kebijakan-kebijakan yang sudah dia lakukan selama masa vakum ini berlangsung, lanjut pengamat energy itu.
 
“Dengan memanggil Rini Soemarno paling tidak bisa kembali terbangun komunikasi yang selama ini terputus dan DPR kembali menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terkait kinerja Kementrian BUMN”, tambahnya lagi.
 
“Terkait dengan rekaman tersebut, DPR bisa menggali lebih dalam dari sumbernya sehingga tidak terjadi misspersepsi terkait pembicaraan tersebut” jelas Mamit. 

       

Populer Berita Minggu Ini :

www.terbitnews.com

To Top

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/cpanel/ea-php56/root/usr/lib64/php/modules/mysqli.so' - /opt/cpanel/ea-php56/root/usr/lib64/php/modules/mysqli.so: cannot open shared object file: No such file or directory

Filename: Unknown

Line Number: 0