Blunder itu Dwi Fungsi Polri

Polri Gubernur

Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto SIP

       

Oleh Andrianto SIP/Presidium Persatuan Pergerakan

Rencana Mendagri Tjahyo Kumolo akan menjadikan petinggi  Polri sebagai Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Jabar dan Sumut  adalah  menarik-narik Polri ke wilayah politik ataupun ke pemerintahan sipil

Sungguh disayangkan wacana  Mendagri tersebut, karena bagaimnapun,  Polri harus profesional dan independen pada  Pilkada Serentak 2018. Polri harus melaksanakan amanat UU Polri Nomor 2 Tahun 2002.

Polri adalah  penjaga keamanan. Jika pun terjadi konflik dalam proses Pilkada, Polri lebih bisa berdiri di antara semua kelompok, dan tidak dituding berpihak.  Apzlagi d Jabar salah satu kontestasinya adalah petinggi Polri yang entah kebetulan d dukung Partainya Tjahyo. Begitupun di Sumut ada petinggi partainya Tjahyo ikut pilgubnya.

Memang wacana, Mendagri ini baru lontaran ke publik karena tidak mudah menyeret-nyeret Polri ke politik.

Publik masih traumatik di era Orba ada institusi yang dominan ke wilyah sipil/pemerintahan.

Padahal,  sudah jelas anggota Polri aktif tidak bisa menjadi Plt Gubernur hal dinilai bertentangan dengan Pasal 201 ayat (10) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur penjabat Gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya.

Dalam pasal tersebut  tidak tertulis “atau yang sederajat”. Nomenklatur pimpinan tinggi madya adalah untuk jabatan Pegawai Negeri Sipil. Tidak bisa dianalogikan pimpinan tinggi madya PNS sederajat dengan Jenderal bintang tiga Polri karena memang tidak ada aturannya.

Lantas juga bertentangan dengan Pasal 157 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang mengharuskan anggota Polri mengundurkan diri sebelum mengisi jabatan pimpinan tinggi madya.

Jadi Permendagri no 1/2018 tidak boleh melampaui kewenangan UU, rawan d gugat ke MK.  Ujungnya malah makin memerosotkan wibawa Pemerintah. Padahal Presiden  Jokowi jelas menyatakan para menterinya untuk menghindari kegaduhan.

Konklusinya institusi sepenting Kemendagri memang harus diisi oleh figur berkapasitas tinggi yang non partisan /bukan dari Parpol. Ini yang Jokowi alpa seperti yang terjadi juga di Kementerian lain yang berasal dari parpol. Yang rawan terjadi politisasi.

       

Populer Berita Minggu Ini :

www.terbitnews.com

To Top

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/cpanel/ea-php56/root/usr/lib64/php/modules/mysqli.so' - /opt/cpanel/ea-php56/root/usr/lib64/php/modules/mysqli.so: cannot open shared object file: No such file or directory

Filename: Unknown

Line Number: 0