APKLI: Dalam 6 Bulan Anies Tak Terbitkan Perda, PKL Akan `Turun Gunung`

PKL Tanah Abang

Ketua APKLI Ali Mahsun

       

Jakarta - Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), Ali Mahsun M. Biomed mengatakan, pihaknya akan terus menuntut Pemprov DKI menerbitkan Peraturan Daerah tentang Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012.

“Sepanjang tidak ada kepastian hukum (Perda), penataan dan pengadaan PKL di Jalan Jati Baru yang ditutup Anies-Sandi itu juga belum ada artinya bagi PKL di seluruh DKI, khususnya di Tanah Abang,” kata Ali.

Atas kebijakan Anies itu, Ali mengaku akan turun ke jalan apabila selama 6 bulan ke depan Pemerintah Daerah tidak mengusulkan adanya Perda tentang Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

“Apabila selama tempo 6 bulan tak kunjung diusulkan ke DPRD DKI kami akan melakukan negoisasi dan kami juga akan turun ke jalan, segera turun gunung untuk menuntut Pemprov DKI,” Ali yang memimpin percepataan Lima Pilar Revolusi Kaki Lima Indonesia ini kepada TerbitNews, Selasa (27/12/2017).

Menurutnya, jika Pemprov DKI memiliki komitmen dan kepedulian kepada PKL dan ekonomi kerakyatan, Perda tersebut harus segera diusulkan ke DPRD. Oleh karena itu, pihaknya memberi waktu enam bulan kepada Anies.

Dia mengemukakan, dengan adanya Perda tidak akan ada lagi PKL yang berani melanggar ketentuan. Jika masih terdapat PKL yang tidak tertib dan tidak patuh, dirinya akan membantu Pemprov dalam menertibkan. "Pasti, pasti, kalau yang tidak patuh akan saya binasakan sendiri," timpalnya.

Era Sutisyoso

Ali mengaku tak mau termakan omongan penguasa, cukup sekali baginya mendapat pengalaman pahit. Mengingat pada era kepemerintahan Sutiyoso para PKL di DKI pernah diberikan lokasi berjualan, namun karena tidak adanya landasan hukum akhirnya mereka tergusur.

“DKI punya pengalaman pahit, zaman Sutiyoso itu ada 250 ribu (PKL) ditata dan diletakkan di semua kawasan DKI, belum ada satu tahun (berjualan) setengahnya 125 ribu digusur, dengan alasan kebutuhan tata kota,” ucapnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI telah mengumumkan konsep penataan kawasan Tanah Abang sebagai solusi atasi kesemrawutan.

Ada dua konsep yang digagas Gubernur Anies Rasyid Baswedan, yakni tahap pertama menutup salah satu sisi Jalan Jati Baru tepatnya di depan Stasiun Tanah Abang untuk dijadikan lokasi pedagang kaki lima menjajakan produknya. Kedua, Tanah Abang akan dibangun dengan konsep Transit Oriented Development (TOD).

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku masih akan mempelajari lebih lanjut terkait perda tersebut. Namun, dia meyakini usaha mikro seperti yang dilakukan PKL dapat menyerap lapangan pekerjaan paling banyak.

"Kita lihat nanti urgensinya, dan ketimpangan yang ada selama ini bisa dipersempit kalau usaha mikronya berkembang," ungkapnya.

       

Populer Berita Minggu Ini :

www.terbitnews.com

To Top