Rizal Ramli: Pernyataan Kuasa Hukum Novanto Berlebihan

Rizal Ramli

Rizal Ramli

       

Jakarta - Tokoh nasional DR Rizal Ramli mengkritik sikap pengacara Setya Novanto yakni Fredrich Yunadi yang mengatakan Pansus Hak Angket DPR bisa memanggil paksa KPK jika lembaga antirasuah itu melakukan pemangilan paksa Novanto.

"Wah kuasa banget ya?? Ini republik punya dia apa?" kata Rizal Ramli, mantan Menko Kemaritiman dan Menko Ekuin, di Jakarta,  Rabu (15/11).

Kuasa Hukum Ketua DPR RI Setya Novanto, Fredrich Yunadi mengatakan tidak ada yang bisa melawan hak imunitas kliennya selaku pimpinan legislatif sekalipun itu Presiden. Menurutnya, hal tersebut tercantum dalam UUD 1945.

"Dalam UUD 45 tiada seorang pun bisa melawan termasuk presiden. Kalau Sekarang KPK melawan, berati dia melakukan kudeta," tegas Fredrich saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu 15 November 2017. Sekali lagi Rizal Ramli menilai sikap dan pernyataan kuasa hukum Novanto itu sudah berlebihan, bahkan ,''Too much dan overdosis,'' kata Rizal.

Fredrich  juga mengirimkan surat pemberitahuan kepada KPK bahwa kliennya hari ini tidak akan hadir dalam pemeriksaan. Alasan, kubu Novanto tengah menunggu uji materi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK di Mahkamah Konstitusi (MK). "Surat resmi sudah saya kirim. Saya yang kirim tanda tangani sendiri. Saya kirim kepada penyidik," ujarnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempertimbangkan akan memanggil paksa Ketua DPR Setya Novanto yang akhir pekan lalu ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek e-KTP.

Kuasa hukum Novanto, Fredrich Yunadi beranggapan pemanggilan paksa juga dapat dilakukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR terhadap KPK, jika Novanto dipaksa datang memenuhi pemeriksaan.

"Kalau dia (KPK) panggil paksa, pansus juga akan panggil paksa. Kita juga punya wewenang pansus dalam hal ini," ujar Fredrich di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (13/11).

Presiden Joko Widodo merespons alasan Ketua DPR Setya Novanto yang menolak memenuhi panggilan pemeriksaan di KPK terkait kasus dugaan korupsi e-KTP. Novanto berdalih KPK harus meminta izin Presiden terlebih dahulu untuk memeriksa dirinya.
Menjawab alasan Novanto, Presiden Jokowi menyerahkan segala proses hukum tersebut kepada tata acara yang berlaku.

"Buka undang-undangnya semua. Buka undang-undangnya. Aturan mainnya seperti apa, disitulah diikuti," ujar Jokowi sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi Istana, Rabu (15/11/2017).

       

Populer Berita Minggu Ini :

www.terbitnews.com

To Top