Setelah Badai Politik, Presiden Indonesia Menghadapi Awan Ekonomi

Jokowi Pertumbuhan Ekonomi

Presiden Joko Widodo

       

Selama bulan-bulan pemerintahannya, Presiden Joko Widodo adalah pemimpin yang bergulat dengan ketegangan politik dan agama paling serius dalam dua dekade. 
 
Namun tantangan selanjutnya adalah ekonomi yang menurun akibat kebijakan konvensional untuk memicu pertumbuhan. Itu bisa mengurangi peluang pemilihan kembali dirinya di tahun 2019, terutama dengan anggaran yang tidak bertambah padahal pengeluaran pemerintah melimpah. 
 
Menurut sebuah survei bulan Juni, hampir 60 persen merasa puas dengan kinerja Widodo, hampir mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Namun jajak pendapat tersebut juga menunjukkan ekspektasi tinggi bahwa dia akan memberikan janji untuk menghidupkan kembali ekonomi Indonesia. 
 
Pertumbuhan GDP Indonesia telah turun sekitar 5 persen selama dua tahun terakhir, terlalu rendah untuk mengangkat negara dengan pendapat perkapita menengah, terutama menurunnya konsumsi domestik dan pinjaman bank. 
 
Penurunan suku bunga yang tidak terduga pada bulan lalu mempersulit pertumbuhan meskipun ada inisiatif pemerintah, termasuk program amnesti pajak, dorongan infrastruktur, dan serangkaian peraturan yang dirancang agar bisnis lebih mudah dilakukan. 
 
Tarif Listrik
 
David Sumual, kepala ekonom Bank Central Asia, mengatakan kenaikan tarif listrik dan lambannya subsidi kepada petani telah melemahkan daya beli rumah tangga berpendapatan menengah ke bawah. Sementara itu, kelompok berpenghasilan tinggi khawatir tentang pemerintah mendorong dilakukannya reformasi pajak yang agresif.
 
Dalam pidato kenegaraannya bulan lalu, Widodo berjanji untuk mengatasi ketidaksetaraan pendapatan dengan mempermudah regulasi dan membuat pembebasan lahan lebih mudah untuk mempercepat proyek infrastruktur. 
 
Dan pekan lalu dia mendesak kabinetnya untuk fokus mengundang investasi guna mendorong pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja.
Jokowi juga harus mengendalikan dominasi perusahaan BUMN yang menguasai ekonomi, yang menurut Bank Dunia, mencegah dana swasta mengalir.
 
Selain itu, ada kebutuhan untuk mempercepat upaya dalam mengatasi peraturan perundang-undangan dan perijinan yang berliku-liku untuk mengangkat jumlah investasi. 
 
Sedangkan langkah terbaru Widodo untuk mendapatkan kembali otoritas politik membidik kelompok-kelompok Islam garis keras. Dengan keputusan eksekutif, dia melarang Hizbut Tahrir, sebuah kelompok yang meminta agar Indonesia diatur oleh hukum syariah Islam, dengan mengatakan bahwa ambisinya bertentangan dengan ideologi sekuler negara tersebut. 
 
Oleh: Kanupriya Kapoor dan John Chalmers
 

       

Populer Berita Minggu Ini :

www.terbitnews.com

To Top