Sekitar Eksistensi KPK

Korupsi KPK DPR RI

Muchtar Effendu Harahap

       

Oleh: Muchtar Effendu Harahap (NSEAS)

Setelah Pansus Hak Angket KPK di DPR bekerja beberapa hari, muncul suara kritis menuntut KPK dibubarkan. Dengan beragam alasan, eksistensi KPK tidak fungsional dan bermanfaat bagi negara. Suara kritis ini kemudian mendapat reaksi keras dari pihak penolak Pansus Angket dan pendukung KPK.  

Saya termasuk menuntut agar KPK dibubarkan. Berbagai kritik dan kecaman terhadap saya tentu bermunculan. Dari para mengkritik  saya, beberapa diantaranya saya tanggapi. Tulisan ini merupakan sebagian kandungan  tanggapan saya.

Bagi saya, mengkritik dan membincangkan eksistensi KPK dibubarkan atau dilanjutkan, haruslah  terhindar dari  berpikir terlalu menyederhanakan persoalan. Tidak muncul hanya karena ada Pansus Angket atau kasus KPK beberapa bulan ini.

Saya sudah lebih lima tahun ini menkritik KPK. Saya mendapat banyak data sesungguhnya KPK itu tidaklah  bersih-bersih amat. Saya menilai KPK itu diskriminatif dan rasialis.

Kita boleh berbeda sikap terhadap KPK. Saya tuntut bubarkan KPK dengan beberapa alasan baik dari alasan kinerja maupun outcome atau fungsi  KPK. Telah saya bagi  ke  sejumlah WAG beberapa pemikiran saya: mengapa KPK harus dibubarkan? Nah, jika ada pihak bersikap  pertahankan KPK, seyogyanya bagi  tulisan  ke WAG atau publik minimal ada jawaban:  mengapa eksistensi KPK harus dipertahankan? Siapa tahu, saya bisa berubah pikir karena tulisan tersebut.

Kita sudah saatnya tidak lagi suka melabeling dan menilai sikap politik orang dengan kacamata seakan orang itu karena pengaruh pihak lain. Sudah saatnya kita menilai suatu fakta dengan argumentasi rasional, kalau bisa syarat  kausalitas. Jadi, kita akan bisa mencari solusinya. Nah, kasus KPK juga demikian. Bagi penolak KPK silakan beri alasannya. Bagi pendukung juga demikian. Yang penting konsisten dan konsekuen dengan argumentasinya. Jangan, rubah2  seperti cerita kancil, mutar2.

Obyek kritisi saya adalah KPK, bukan soal E-KTP atau lainnya sebagaimana pengkritik saya menuntut agar juga saya kritisi. Kalau soal E-KTP, mau kita kritisi, ya obyek kritisi adalah kasus korupsi E-KTP. Jangan dikaitkan dengan Pansus Angket KPK.

Mari kita mulai dari pengakuan Mantan Menteri Dalam Negeri tentang keterlibatan Agus Ketua KPK. Kan, mustahil KPK berani tangkapi elite politik kalau Ketua KPK sendiri  terlibat. Data keterlibatan Agus ini sudah ada di tangan Pansus Angket dan Pimpinan DPR. Paling KPK beraninya cuma tangkap level eselon dari dan "pimpro".

Kalau mau serius, tuntut Agus mundur dari Ketua KPK karena diduga terlibat korupsi E-KTP. Jika Agus merasa bersih dan benar tak terlibat, sebagai penegak hukum, Agus harus gugat Mantan Mendagri itu ke lembaga penegakan hukum. Agar benar2 publik percaya. Tapi, mengapa Agus tidak menuntut padahal yang bilang dia terlibat seorang level mantan Menteri?

Saya juga dengan beberapa teman akan jumpai lagi Pansus Angket. Salah satu upaya  akan saya lakukan, yakni  meminta Pansus mempertanyakan atau menyoal dugaan Agus koruptor E-KTP. Bagaimana mungkin bisa bersih, kalau  Sapu kotor mau bersihkan lantai kotor. Belum lagi kita bicara, tidak maunya KPK menuntaskan kasus Cino2 perampok BLBI. Cuma pribumi koruptor kelas ikan tri saja mereka berani.

KPK itu masih takut tuntaskan kasus korupsi E-KTP.  Hingga kini baru seorang anggota DPR, Miryam, menjadi Tersangka. Yang lain2 baru dugaan. Kalau mau fair KPK, Mantan Mendagri tsb saja langsung dijadikan tersangka dan diadili. Biar terang menderang siapa saja terlibat korupsi. Nanti juga akan ketahuan keterlibatan Agus saat dia jadi Pemimpin LKPP. Apakah faktual dan betul Agus mengatur siapa penyedia jasa yang menang dalam tendering?

Dalam soal kasus korupsi pembelian tanah Rumah Sakit Sumber Waras di DKI Jakarta, Juru bicara KPK malah bilang, silakan penegak hukum lain ambil alih kasus ini. Intinya, hingga detik ini tidak ada penetapan tersangka dalam kasus korupsi ini.

Somad waktu wawancara di DPR  mau nenjadi Komisioner janji mau selesaikan kasus Bank Century? Faktanya? Malah pengen jadi Wacapres! Janji tinggal janji.

Kembali soal KPK, memang ada issue dan penilaian di masyarakat  tentang Pansus Angket. Yakni  PDI getol bentuk Pansus Angket karena KPK mulai kutak katik Kasus BLBI nyangkut Megawati . Saya  terima penilaian itu. Ada lagi penilaian, Golkar getol bentuk Pansus Angket karena bos mereka terlibat kasus E-KTP. Ada  lagi penilaian, PAN ikut kirim kadernya jadi anggota Pansus karena JPU KPK telah menyinggung nama Amien Rais terima dana korupsi. Semua penilaian itu, sy tidak bantah.

Tetapi, bagi saya, sekarang ini ada "momentum"  untuk menuntut agar KPK dibubarkan. Bagi pihak lain bisa jadi bertujuan memperlemah KPK atau juga memperkuat. Itu hak mereka.

Ada dugaan Pansus Angket mau pangkas kekuasaan KPK. Hal itu  masih mending. Kalau saya, meuntut agar KPK dibubarkan. Sebagai anggota masyarakat madani dalsm atmosfer demokrasi, boleh kan? Bagi mau memperkuat kekuasaan KPK, silakan saja tampil. Biar publik menentukan siapa mempunyai pemikiran yang akan diikuti. Disinilah substansi kehidupan demokrasi dalam proses pengambilan keputusan politik.

       

Populer Berita Minggu Ini :

www.terbitnews.com

To Top

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/cpanel/ea-php56/root/usr/lib64/php/modules/mysqli.so' - /opt/cpanel/ea-php56/root/usr/lib64/php/modules/mysqli.so: cannot open shared object file: No such file or directory

Filename: Unknown

Line Number: 0