DPR Bahas RUU Wasantara Kuatkan Keindonesiaan

RUU Wasantara Wawasan Nusantara

Anggota DPR RI John Kenedy Azis dalam forum legislasi "Wawasan Nusantara Menuju Kebangkitan Nasional, Menjaga nalar bangsa untuk hidup bersama," bersama anggota Komisi I DPR FPPP Syaifullah Tamliha dan pakar kebangsaan Yudi Latif di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (30/5/2017).

       

TerbitNews - DPR RI membahas RUU tentang Wawasan Nusantara (Wasantara) guna melahirkan regulasi yang dapat menguatkan cara pandang terhadap negara Indonesia dari pendekatan geografis dan kultural.

"Perkembangan pembahasan RUU Wawasan Nusantara atau Wasantara, saat ini Pansus RUU Wasantara sudah melakukan kunjungan ke sejumlah daerah yang dinilai memiliki kultur yang kuat seperti Bali dan Sumatera Barat serta telah melakukan sejumlah pertemuan dengan pihak-pihak terkait," kata Anggota Pantia Khusus (Pansus) RUU Wasantara, John Kennedy Azis, pada diskusi "Wawasan Nusantara Menuju Kebangkitan Nasional, Menjaga Nalar Bangsa untuk Hidup" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa, (30/5/2017).


Mahasiswa Pascasarja Universitas Mercubuawa usai menggelar diskusi forum legislasi "Wawasan Nusantara Menuju Kebangkitan Nasional, Menjaga Nalar Bangsa untuk Hidup Bersama" di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Diskusi yang diselenggarankan oleh Forum Wartawan DPR RI dengan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Mercubuana. Turut hadir dalam diskusi, anggota Komisi I DPR RI, Syaifullah Tamliha, dan Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif.

John menjelaskan, dari kunjungan tersebut Pansus RUU Wasantara mendapat banyak masukan dari tokoh-tokoh dan pemuka adat setempat.

Menurut John, wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai keIndonesiaan dari sudut pandang geografis dan sosial budaya berdasarkan UUD 1945.

"Bagaimana bangsa Indonesia memandang Indonesia secara utuh," katanya.

Sementara itu, Yudi Latif, menjelaskan, wawasan nusantara adalah cara pandang terhadap geopolitik, geokultural, dan geobudaya Indonesia, dan merupakan bagian dari wawasan kebangsaan.

Pembahasan RUU Wawasan Nusantara, menurut dia, jika hanya membahas dua dimensi yakni kewilayahan dan kebudayaan, maka tepat jika menggunakan nama wawasan nusantara.

"Kalau dalam RUU Wawasan Nusantara juga membahas soal ideologi, seperti Pancasila dan konstitusi, maka tidak tepat disebut wawasan nusantara, tapi lebih tepat disebut wawasan kebangsaan," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Syaifullah Tamliha mengatakan, pasca-reformasi 1998, proses politik dan demokrasi yang berkembang di Pilkada dan Pilpres lebih mengedepankan suara terbanyak alias voting dan tidak lagi pendekatan musyawarah. Maka yang berkuasa terutama di daerah adalah yang memiliki modal besar.

“Konsekuensinya saat berkuasa akan mengeruk kekayaan alam daerahnya sampai habis,” katanya.

Oleh karena itu, Politisi PPP tersebut meminta agar MPR kembali mengkaji sistem politik yang membutuhkan biaya sangat besar. Apalagi kepala daerah yang sudah terpilih, kemudian jor-joran menghabiskan kekayaan alam dengan habis-habisan. Seperti di Kalimantan.

Ketua DPP PPP ini mengakui dirinya konsisten mengamalkan dan mempertahankan wawasan kebangsaan yang mulai terkoyak akibat Pilkada DKI Jakarta ini. Sehingga jika dibenturkan dengan apa pun dalam berbangsa dan bernegara. ''Pihaknya sebagai nahdliyin akan mempertahankan kebangsaan yang berideologi Pancasila ini,'' pungkasnya.

       

Populer Berita Minggu Ini :

www.terbitnews.com

To Top