Jaksa Agung Kok Malah Jadi Jubir Terdakwa Penista Agama

Jaksa Agung HM Prasetyo Ahok Penista Agama Rizal Ramli Fadli Zon

Jaksa Agung HM Prasetyo

       

Jakarta - Tuntutan jaksa terhadap terdakwa dugaan penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebesar satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun, dikecam. Rendahnya hukuman ini juga ramai dipersoalkan netizen di media sosial, seperti Twitter.

Mantan Menko Maritim Dr Rizal Ramli di Twitternya @RamliRizal menyatakan,"Saya ndak ngerti hukum, agak bingung itu Jaksa Agung Penuntut Umum atau pembela Umum.Mohon tanya pak.”

Selanjutnya Rizal Ramli mencuit,”Bang Surya, katanya Restorasi Demokrasi-kok malah jadi restorasi terdakwa via kader Jaksa Agung. Kok malah merusak sistem hukum.”

Lalu, mantan Menko Perekonomian ini di Twitternya @Ramli Rizal menyebut,”Jaksa Agung kader Partai Nasdem, political apappointee, kok Jaksa Agung jadi jubirnya Terdakwa, Mas prasetyo pie toh?”

Menyambut pernyataan Rizal Ramli itu, netizen menyambut cuitan mantan Kabulog era Presiden Gus Dur tersebut. “Restorasi Demokrasi" buat gagah2an doang biar kesannya intelek patriotik. Nge-restorasi kepentingan cukong2 adlh kenyataannya.”

Mereka mempersoalkan Presiden Jokowi Jaksa Agung tidak boleh dijabat dari partai. “Janji pak presiden dulu klw jaksa agung tdk boleh dri partai...nyantanya ??”
Bahkan adanetizen yang menyebut,”restorasi itu bebas menista agama, bebas ksh sembako politik, n bebas ksh sapi politik." @ssirah

Fadli Zon Heran

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fadli Zon, mengaku heran dengan tuntutan jaksa terhadap terdakwa dugaan penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama.  

Menurut dia, harus didalami apakah tuntutan jaksa wajar atau tidak. Ini terkait tuntutan jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Ahok sebesar satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun.

"Mungkin harus didalami oleh ahli hukum apakah ini tuntutan yang wajar atau dibuat-buat. Kita ingin hukum harus sesuai yang ada, dan seadil-adilnya," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 20 April 2017.

Fadli menuturkan penegakan hukum terhadap Basuki harus diteruskan. "Kalau dihentikan nanti orang berpikir ini persoalan pilkada," kata dia. Menurut dia, kasus Basuki ini murni persoalan hukum dan harus dilanjutkan meskipun berdampak pada pilkada.

Jaksa penuntut umum membacakan tuntutan terhadap Basuki dengan hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Jaksa menilai Ahok, sapaan Basuki, terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan.

       

Populer Berita Minggu Ini :

www.terbitnews.com

To Top