Jadi Beban Pemerintahan Jokowi, Darmin dan Sri Muyani Harus Dilengserkan

Darmin Nasution Sri Mulyani

Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani

       

Wacana reshuffle kabinet jilid III kembali mengemuka. Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan disebut-sebut bakal dilengserkan dari Kabinet Kerja. Keduanya dianggap gagal memperbaiki kondisi ekonomi nasional, dan tak mampu melaksanakan program-program Presiden Jokowi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 5,7-6 persen.
 
Darmin dan Sri juga tak mampu melaksanakan program Nawa Cita di tataran praktis, gagal dalam memenuhi target pemotongan anggaran demi efisiensi.  “Kinerja Darmin dan Sri Mulyani selama ini masih jauh dari harapan Presiden Jokowi,” kata pengamat ekonomi Zulfikar Basyori kepada TerbitNews, Senin (17/4/2017).
 
Jadi, kata Zulfikar, sudah tepat kalau Sri Mulyani dan Darmin dilengserkan dari kabinet. Kalau keduanya tetap di kabinet tentu akan menjadi beban pemerintahan Jokowi. Program pemulihan ekonomi yang dilakukan kedua menteri kerap tidak nyambung dengan yang diinginkan Presiden.
 
Bahkan, kata Zulfikar, Darmin dan SMI sejak di kabinet tidak melaksanakan program-propgram Trisakti dan Nawa Cita yang dicanangkan Jokowi sejak dia dilantik menjadi Presiden. “Saya kira Presiden sudah tahu kalau Darmin dan Sri tidak sejalan dengan dirinya, terutama dalam pemulihan ekonomi bernafaskan Trisakti,” papar Zulfikar.
 
Tak Sejalan
 
Sebelumnya pengamat politik luar negeri dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Teguh Santosa mengatakan, Sri akan menjadi beban pemerintahan Jokowi. Ada sejumlah kebijakan kunci Sri yang tidak sejalan dengan pandangan-pandangan Jokowi dalam hal pemulihan ekonomi nasional.
 
"Kalau dia tetap di dalam negeri, kasihan dia, kasihan Jokowi. Pikiran dan program kedua orang ini sering enggak nyambung. Yang akhirnya kasihan rakyat," tegas Teguh.
 
Teguh mencontohkan, beberapa kebijakan SMI yang tidak nyambung dengan pandangan Jokowi, antara lain soal pemotongan anggaran demi efisiensi. Padahal di sisi lain, program infrastruktur Jokowi membutuhkan dana besar. Program tax amnesty ala SMI pun tak bisa berkutik untuk memperbaiki defisit anggaran. Belum lagi, SMI terlihat ragu-ragu menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2017.
 
Tepat Jadi Dubes
 
Teguh mengemukakan, Sri punya peluang untuk ditempatkan sebagai Dubes di Washington DC. Menurutnya, Indonesia sedang membutuhkan sosok yang memiliki jaringan kuat di AS, dan SMI dengan semua pengalaman yang dimilikinya memenuhi syarat tersebut.
 
"Indonesia perlu Dubes di AS sekaliber Sri Mulyani. Zaman sedang edan di bawah Trump (Presiden AS). Orang yang punya jaringan kuat di AS bisa mengamankan kepentingan Indonesia," kata Teguh, Sabtu (15/4).
 
Sementara itu, pengamat politik Hendri Satrio sosok sekaliber Sri Mulyani masih harus dimanfaatkan oleh Presiden Jokowi, namun tempatnya bukan di jajaran Kabinet Kerja. "SMI lebih bagus ditugaskan khusus oleh presiden untuk jadi duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat," kata Hendri.
 
Alasan mantan direktur pelaksana Bank Dunia menduduki jabatan sebagai dubes lebih krusial dibanding tetap memimpin Kementerian Keuangan, salah satunya untuk memperkuat keuangan Indonesia di tengah situasi global serta tidak bisa diprediksi kala Donald Trump memimpin AS.
 
"Jadi, kalau SMI jadi dubes untuk AS, keuangan Indonesia justru semakin kuat dengan makin meningkat. Dan makin kuatnya hubungan kerja sama internasional antara Indonesia dan AS," pungkas Hendri.

 

       

Populer Berita Minggu Ini :

www.terbitnews.com

To Top