Gubernur Baru DKI: Jangan Gusur Paksa Rakyat

Gubernur DKI Penggusuran

Muchtar Effendi Harahap (NSEAS)

       

Kalangan pendukung buta Ahok acap kali mengklaim, Gubernur Ahok bekerja untuk rakyat, jujur, bersih, dan lain sebagainya. Bahkan, ada pendukung buta Ahok mengklaim, Gubernur  Ahok sungguh sangat peduli dengan HAM (Hak Azasi Manusia). Padahal klaim pendukung buta Ahok ini tidak faktual alias fiksi. Justru Gubernur lama ini melakukan gusur paksa rakyat besar2an dan langgar prinsip HAM.

Gubernur baru harus terbebas dari kegiatan  penggusuran paksa rakyat baik dari tempat tinggal maupun tempat usaha. Mengapa? Karena kegiatan itu menindas,  merugikan, menyakitkan hati rakyat, dan melanggar prinsip HAM.

Sebagai negara demokratis,  harus menegakkan HAM terhadap siapa saja, termasuk tentunya rakyat Indonesia.

Harus  Beradab

Begitu pula Gubernur baru DKI,  harus menegakkan prinsip HAM dalam mengelola pemerintahan dan rakyat DKI. Gubernur baru harus laksanakan program dan kegiatan beradab, bukan gunakan kekerasan polisional dan militeristik menggusur rakyat. Gubernur baru dalam mengambil keputusan urusan pemerintahan, harus benar-benar mempertimbangkan prinsip-prinsip kebijakan publik. Yakni harus  mempertimbangkan kepentingan masyarakat, tidak semata kepentingan negara apa lagi kepentingan pelaku usaha.

Tingkat prestasi atau keberhasilan urus penegakan HAM, dapat diukur dari jumlah pengaduan dan korban dari rakyat DKI.

Sebagai pembanding sewaktu Fauzi Bowo menjadi Gubernur DKI tahun 2012, jumlah pengaduan rakyat DKI atas pelanggaran HAM sebanyak 75 pengaduan  dengan 2.130 korban.

Era Pemprov DKI 2013-2017 meningkat drastis terutama sejak melaksanakan penggusuran paksa rakyat dengan berbagai dalih dan alasan pembenar.
Pada 2015 Pemprov DKI  dibawah Gubernur Ahok menerima sebanyak 103 pengaduan dengan 20.784 korban.

Dalam hal penggusuran paksa rakyat tahun 2015, rakyat  korban pelanggaran HAM kian bertambah drastis.  CNN Indonesia (13/04/2016) membeberkan penggusuran secara paksa di Ibu Kota semakin masif dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Terlebih menjelang Pilkada  2017 mendatang. Kasus terbaru terjadi di kawasan Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Alghiffari Aqsa mengatakan, penggusuran paksa merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat HAM. Sesuai Konferensi Pemukiman Manusia PBB , komunitas internasional telah mengakui penggusuran paksa sebagai persoalan serius.

Dimata Alghiffari, Ahok telah melakukan penggusuran paksa sebanyak 113 kasus sepanjang 2015. Penggusuran itu merugikan 8.315 kepala keluarga dan 6.000 unit usaha.

Alghiffari menegaskan, sebanyak 84 % penggusuran dilakukan secara sepihak tanpa musyawarah; 76 % penggusuran paksa dilakukan tanpa solusi  layak.

Sebelumnya, Pengacara Publik LBH Jakarta Alldo Fellix Januardy, rimanews (18/12/2015) menunjukkan indikator lain Gubernur Ahok langgar HAM. Pada level makro, hak 9 juta warga DKI  atas kebebasan berpendapat juga dirampas dengan penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 228 tahun 2015 tentang Pengendalian Penyampaian Pendapat di Muka Umum.  

Peraturan ini  membatasi lokasi demonstrasi hanya diperbolehkan pada tiga titik  ditunjuk oleh Pemprov DKI, yaitu:1. Alun-Alun Demokrasi MPR/DPR;2. Parkir Timur Senayan; dan 3. Silang Selatan Monumen Nasional. Meski telah direvisi dengan Peraturan Gubernur Nomor 232 tahun 2015, pokok-pokok pengaturan mengenai pembatasan demokrasi masih terkandung di dalam peraturan baru.

Selanjutnya, KBR, Jakarta , 15/09/2016, menyajikan penilaian  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)  ttg Gubernur Ahok melakukan pelanggaran HAM dalam setiap praktik penggusuran di Jakarta. Komisioner Komnas HAM Hafid Abbas menjelaskan, Ahok melanggar sejumlah prinsip HAM PBB karena tidak melakukan dialog dengan warga, menghilangkan hak warga untuk mendapatkan tempat tinggal dan penghidupan yang layak, serta mengerahkan TNI dan Polri dalam proses penggusuran.  

"Dari pandangan Komnas HAM itu pelanggaran HAM karena hak untuk tempat tinggal hilang, terganggu akses untuk kesempatan kerja karena dia pindah tempat yang lain, anaknya terganggu untuk pendidikan, dan juga rawan terhadap timbulnya konflik sosial," tandas  Hafid.

Ia pun menjelaskan, dalam panduan PBB disebut, negara harus menghindari penggusuran semaksimal mungkin karena tindakan itu merupakan pelanggaran HAM.
Satu kritik keras terhadap  Gubernur Fauzi Bowo,  yakni  ia dinilai kerap melakukan penggusuran. Kritik  ini kian  mencuat saat suasana Pilkada  2012. Bahkan, ada  aksi  “tolak Gubernur penggusur”  di depan Balai Kota DKI.

Paslon  Jokowi- Ahok berusaha membuat citra  berbeda dengan Fauzi Bowo. Paslon Jokowi-Ahok  berjanji akan  menata  tanpa melakukan penggusuran . Dalam debat Cagub-Cawagub Pilkada DKI 2012, Jokowi bahkan mengungkapkan hunian-hunian seperti di Kali Ciliwung akan didesain menjadi Kampung Susun,  berbeda dengan Rumah Susun dan itu mudah untuk dilakukan hanya bergantung pada niatnya saja. Jokowi juga menandatangani kontrak politik untuk melakukan penataan tanpa penggusuran.

Faktanya, setelah Pemprov DKI dibawah Gubernur Ahok, janji-janji kampanye itu diingkari. Ahok kerap melakukan penggusuran. Gubernur DKI harus terbebas dari kelakuan gubernur lama menggusur paksa rakyat dan melanggar HAM.

Oleh: Muchtar Effendi Harahap (NSEAS)

       

Populer Berita Minggu Ini :

www.terbitnews.com

To Top

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/cpanel/ea-php56/root/usr/lib64/php/modules/mysqli.so' - /opt/cpanel/ea-php56/root/usr/lib64/php/modules/mysqli.so: cannot open shared object file: No such file or directory

Filename: Unknown

Line Number: 0