Nilai Pungli Peti Kemas di Palaran Capai Rp6,1 M, Menhub Paling Bertanggung Jawab

Pungli Peti Kemas Polisi Menteri Perhubungan

Ilustrasi aktivitas di Pelabuhan

       

Jakarta - Aparat Polda Kalimantan Timur membongkar praktik pungutan liar di terminal peti kemas (TPK) Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (17/3/2017). Saat itu, polisi menyita kardus berisi uang tunai sebesai Rp 6,1 miliar.

Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Safaruddin, mengatakan, pihaknya berhasil menggelandang lima belas orang yang diduga terlibat praktik tersebut ke markas Satuan Brimob Detasemen B Polda Kalimantan Timur, Jalan Sultan Hasanuddin, Samarinda.

Penangkapan dilakukan mulai pukul 09.00 Wita pagi di kawasan TPK Palaran dan ditemukan sejumlah buruh di pelabuhan yang diduga mekalukan pungli.

"Semua berawal dari laporan masyarakat ke Bareskrim Polri dan Polda Kaltim. Banyak sekali laporan yang kita terima, lalu kita selidiki. Sehingga, diputuskan melakukan langkah penindakan di pelabuhan peti kemas di Palaran," kata Kapolda kepada wartawan di mako Brimob Detasemen B Samarinda.

Ia mengungkapkan, biaya yang dikeluarkan untuk jasa buruh bagi pengguna jasa cukup tinggi dibanding Surabaya yang hanya Rp 10.000 per kontainer. "Kalau di pelabuhan peti kemas Palaran, mulai Rp 180.000 per kontainer ukuran paling kecil. Ada kenaikan 180 persen," ujar Safaruddin.

Menurut Safaruddin, seharusnya TPK Palaran sudah menggunakan mesin crane. Namun faktanya di lapangan, tetap diminta bayaran oleh buruh yang cukup tinggi. "Kegiatan buruh ini, di bawah pengelolaan Komura, sebagai TKBM (Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat). Jadi, secara sepihak tarif cukup tinggi. Padahal koperasi, tidak melakukan kegiatan buruh, tapi meminta bayaran," tambahnya.

Setelah ke TPK Palaran, tim dikawal Brimob bersenjata, bergerak menuju kantor Komura, di Jalan Pelabuhan. Di Komura, petugas melakukan penggeledahan, menyusul indivasi yang didapat dari kawasan TPK Palaran.

"Karena buruh dibawahi koperasi (Komura), maka kita melakukan penindakan di koperasi. Kita sita uang tunai Rp 6,1 miliar di ruang bendahara dan 3 unit CPU. Akan terus berkembang nanti. Terlebih lagi, beberapa aset, dan jumlah dana yang sudah dihimpun dari aktivitas itu," jelas dia.

"Dari 15 orang yang kita amankan, dan masih dalam pemeriksaan akan diketahui siapa saksi, siapa jadi tersangka. Tindakan pertama ini, terhadap pegawai-pegawai Komura, tentang darimana aliran dana dan tujuannya," tegas Safaruddin.

Ditempat terpisah , pengamat kebijakan publik , Sofyano zakaria, yang juga direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) mengatakan: " sangat amat aneh , kok sebuah koperasi bisa melakukan pungutan di dalam wilayah adminsitrasi pemerintah. Jika ini merupakan pungli tentu ini bisa berjalan dengan dukungan oknum pemerintah dan mungkin juga aparat," ujarnya.

sofyano menambahkan, Menteri perhubungan adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kebijakan dan operasional di wilayah pelabuhan, dan aneh jika pihaknya tidak tahu bahwa di wilayah terjadi hal ini.

"Menteri perhubungan harus meninjau ulang keberadaan koperasi semacam itu di wilayah pelabuhan. Ini hanya menambah mahal biaya logistik. Ini termasuk soal dweling time yang disorot Presiden. Menko maritim harus turun tangan pula," ujarnya.

Sofyano juga menyatakan, keberadaan koperasi tkbm perlu ditinjau ulang kewenangannya dan manfaatnya buat tenaga bongkar muat. Jika disuatu pelabuhan sudah menggunakan alat bongkar muat modern lalu apa maksudnya masih ada koperasi tkbm. Polisi harus membongkar tuntas hal ini.

       

Populer Berita Minggu Ini :

www.terbitnews.com

To Top