Ahok dan Pemprov DKI Gagal Urus Perumahan Rakyat

Muchtar Effendi Ahok dan Pemprov DKI Gagal Urus Perumahan Rakyat

Muchtar Effendi, Pengamat Politik Network for South East Asian Studies (NSEAS)

       

I. PENGANTAR:
 
Jelang memasuki masa kampanye putaran kedua Pilkada DKI 2017, Anis, Paslon pesaing Ahok telah berjanji,  akan menyediakan perumahan kepada rakyat DKI  tanpa DP (Down Payment) atau Uang Muka. Janji Anis ini diserang habis pendukung buta Ahok di medsos dengan manipulasi konsep dari tanpa DP menjadi DP 0 persen. Bagi Anis, tidak ada DP 0 persen. Yg ada tanpa DP. Hal ini tak melanggar regulasi.
 
Polemik pun terjadi, para pendukung buta Ahok mengesankan janji Anis tidak rasional dan melanggar regulasi. Para pendukung Ahok rupanya bereaksi negatif. Bagi mereka,  tentu saja janji Anis ini membuka mata publik bahwa selama ini Gubernur Ahok tidak punya program penyediaan rumah milik bagi rakyat DKI. Hal ini 100 % faktual !!!
 
Pemprov DKI khususnya fi bawah Gubernur Ahok juga gagal urus bidang perumahan rakyat. Juga tidak pernah mencapai target tiap tahun. Tidak punya program penyediaan perumahan bagi rakyat DKI, termasuk Rusunami (Rumah Susun Milik). Bahkan, terdapat sejumlah proyek pembangunan Rusunawa (Rumah Susun Sewa) mangkrak dan bermasalah.
 
Juga terdapat beberapa proyek konstruksi mangkrak dan bermasalah di bawah Gubernur Ahok.
 
 
II. GAGAL CAPAI TARGET TIAP TAHUN:
 
Pada tahun 2013, era Gubernur Jokowi,  rencana alokasi APBD urusan perumahan rakyat sebesar Rp. 1.051.963.319.914,00. Kemampuan menyerap anggaran tersebut hanya   Rp. 714.743.778.832,00 atau 67, 94 %. Selisih target dan tercapai lebih 30 %. Data ini menunjukkan, kinerja Pemprov DKI  tergolong "lebih buruk".
 
Pada tahun 2014, era Gubernur Ahok,  rencana alokasi APBD bidang perumahan rakyat sebanyak  Rp.3.130.733.194.760, 00. Kondisi kinerja semakin buruk karena mampu menyerap  sangat rendah yaitu  Rp. 1.297.812.294.652,00  atau 41,45 %. Selisih target dan tercapai lebih lebar, mencapai hampir 60 %.  Data ini menunjukkan, kinerja Pemprov DKI era Gubernur Ahok  sangat...sangat  buruk, tercapai  dibawah   50 %.
 
Pada tahun 2015, masih era Gubernur Ahok,  rencana alokasi APBD bidang perumahan rakyat  sebesar  Rp.3.347.554.408.362, 00. Total penyerapan meningkat Rp.,1.991.869.723.424,00 atau 59,50 %. Meski meningkat ketimbang kondisi sebelumnya, data ini menunjukkan, kinerja Pemprov DKI  tahun 2015 bidang perumahan rakyat  tergolong "lebih buruk".  Penyerapan anggaran alokasi APBD masih  jauh dari capaian 100 %. Namun, capaian 2015 lebih besar ketimbang capaian tahun 2014 (41,45 %).
 
Rata-rata penyerapan anggaran bidang perumahan rakyat sekitar 57 %, tergolong sangat buruk.
 
 
III. PROYEK PERUMAHAN RAKYAT MANGKRAK & BERMASALAH:
 
Sebagai infomasi penting, baik Gubernur Jokowi maupun Ahok sesungguhnya tidak menyediakan perumahan    bagi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) karena tidak pernah membangun Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami), kecuali Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Sementara Gubernur Fauzi Bowo membangun Rusunami untuk MBR.
 
Sebagai bukti Gubernur Ahok tak mampu dan gagal urus perumahan rakyat, data dan fakta berikut ini dapat bercerita tentunya. Kasus2 ini hanya beberapa.
 
Berdasarkan sumber website: pendapat.id, beberapa kasus dimaksud sbb:
 
1. Proyek Kampung Deret sbg  penataan pemukiman kumuh ini merupakan proyek dijanjikan dalam Pilkada 2012. Pada masa Jokowi, proyek ini sempat dijalankan tetapi pada masa Ahok proyek
mangkrak.
 
2.   Proyek Kampung Susun merupakan proyek dijanjikan dalam kampanye Pilkada 2012. Proyek ini tidak pernah direalisasikan meskipun gagasan  rancangan telah didiskusikan & diusulkan.
 
3.  Rusunawa di DKI dapat dibangun selain dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga dengan sumber anggaran dana bagi hasil dari pemerintah pusat atau lainnya. Dalam kaitan ini, proyek pembangunan Rusunawa di DKI  terkait sumber dana bagi hasil dari Pemerintah (pusat) senilai 2 Triliun sebanyak 3.000 unit batal yang tersebar di 22 lokasi. Hal ini diindikasikan terkait dengan terlalu lamanya Pemprov DKI menyimpan uang di Bank sehingga akhirnya dana tersebut dikurangi. Diantara 22 proyek Rusunawa mungkin redundant dengan proyek  disebutkan setelah ini.
 
4. Proyek Rusunawa Cengkareng Barat, Jakarta Barat Proyek pembangunan rusunawa ini Mangkrak. Terdapat korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan rusun tersebut . Menurut keterangan Sekda, Ahok memberikan disposisi pembelian lahan Cengkareng Barat langsung kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta dan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta . Pada APBD-P 2016, proyek tersebut akhirnya dicoret.
 
5. Proyek Rusunawa Semper Barat mangkrak.   Proyek ini dihentikan Ahok sebelum  kemajuan  mencapai 50%.
 
6. Proyek Rusunawa Jatinegara Kaum. Proyek pembangunan rusunawa jatinegara kaum mangkrak. Proyek ini dihentikan oleh Ahok sebelum mencapai 50%.
 
7. Proyek Rusunawa Pinus Elok  mangkrak. Proyek ini dihentikan oleh Ahok sebelum mencapai 50%.
 
8. Proyek Rusunawa Cakung Barat mangkrak  Proyek ini dihentikan oleh Ahok sebelum mencapai 50%.
 
9. Proyek Rusunawa Jalan Bekasi KM mangkrak. Proyek ini dihentikan oleh Ahok juga sebelum mencapai 50%.
 
10. Proyek Rusunawa Marunda mangkrak. Proyek ini dihentikan oleh Ahok juga sebelum mencapai 50% .
 
11. Proyek Rusunawa Rawa Bebek mangkrak. Proyek ini dihentikan oleh Ahok  baru mencapai 67% .
 
12. Proyek Revitalisasi Rusun Penjaringan mangkal.
 
13.Proyek pembangunan rusunawa di lahan sekitar Waduk Pluit dan Muara Baru, Jakarta Utara mangkrak. Pada APBD-P 2016, proyek termasuk proyek  akhirnya dicoret.
 
14. Proyek Rusunawa di Kelurahan Pondok Pinang, Jaksel  mangkrak. Pada APBD-P 2016, proyek  akhirnya dicoret .
 
15. Proyek Rusunawa di lahan eks kantor Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur mangkrak. Pada APBD-P 2016, proyek   akhirnya dicoret.
 
 
IV. PROYEK KONSTRUKSI LAIN:
 
Proyek konstruksi atau bangunan lain juga mangkrak dan bermasalah sbb:
 
1. Proyek mall khusus untuk PKL, merupakan janji pilkada 2012. Janji kampanye ini  tidak pernah terealisasi. Pd tahun 2013, sempat akan dibangun tapi terbentur pembebasan lahan. Tidak pernah lagi terwujud pada tahun-tahun berikutnya.
 
2. Proyek rehabilitasi sekolah. Tahun 2016, proyek rehabilitasi 45 sekolah mangkrak. Tahun 2013-2015, proyek ini diduga dikorupsi & saat ini masih dalam proses penyelidikan.
 
3. Proyek monorail mangkrak, resmi dihentikan  Ahok. Pada masa Foke, proyek ini juga dihentikan karena investor tidak dapat menambah modal sedangkan pemda DKI tidak memiliki anggaran untuk memberikan tambahan investasi.
 
 
V. KESIMPULAN:
 
Data, fakta dan angka di atas bisa jadi rasionalisasi Pemprov DKI dibawah Gubernur Ahok tidak pro rakyat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah.
 
Karena itu, rasional dan logis faktual rakyat DKI butuh Gubernur baru: Gubernur pro rakyat dgn program  penyediaan perumahan sebagai kebutuhan dasar manusia (HAM).Slogan selama ini "Ahok bekerja untuk rakyat", ah..ah..hanya fiksi.
 
Oleh: Muchtar Effendi, Pengamat Politik Network for South East Asian Studies (NSEAS)

       

Populer Berita Minggu Ini :

www.terbitnews.com

To Top

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/cpanel/ea-php56/root/usr/lib64/php/modules/mysqli.so' - /opt/cpanel/ea-php56/root/usr/lib64/php/modules/mysqli.so: cannot open shared object file: No such file or directory

Filename: Unknown

Line Number: 0