Menyoal Kegagalan Darmin dan SMI

Menyoal Kegagalan Darmin dan SMI

Darmin Nasution dan Sri Mulyani

       

Kekecewaan terhadap kinerja Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) belakangan ini ramai disorot berbagai kalangan. Sejumlah media massa juga ramai memberitakannya, terutama adanya sejumlah sinyal kekecewaan Presiden Jokowi terhadap kinerja kedua menterinya itu.

Para pemerhati dan aktivis menilai, Menko Perekonomian belum mampu mengkoordinasikan Kementerian-Kementerian  yang ada dibawah koordinasinya. Bahkan disebutkan, Menko Darmin terlihat kebingungan. Lambatnya Pertumbuhan Ekonomi dan "pertarungan" kebijakan antar Kementerian disebut menjadi titik utama kelemahan

Seorang pengamat menyebut, Menko Darmin, misalnya,  tak mampu membuat sinkron antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Begitu juga antara Kementerian KUKM dan Kemendag serta Kementerian Perindustrian tidak saling menguatkan.  Bahkan terkesan "saling meniadakan."

Kalau kita lihat dari hal ini, itu semakin menunjukkan ketidakmampuan Darmin.  Darmin tidak mampu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan di negeri ini. Dalam kondisi negeri seperti saat ini,  Indonesia membutuhkan butuh Menko yang kuat,  yang mampu mengkoordinasi dan mampu mensinergikan kekuatan.

Dari berbagai analisis yang disampaikan sejumlah pemerhati ekonomi bisa diimpulkan, salah satu kementerian  di bawah Menko Darmin yang memiliki Kinerja rendah adalah Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani. Publik tidak mengetahui apa saja yang sudah dikerjakan oleh Mulyani yang disebut “jagoan” itu.  Yang jelas sejak dia ada di kabinet, pertumbuhan ekonomi kita sangat lambat.

Bahkan menteri ini juga suka “ngeles” bahwa  lambannya pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat pertumbuhan ekonomi dunia melambat,  permintaan rendah, dan lain-lainnya. Mulyani pernah mengatakan,  upah kita kemahalan, produktivitas SDM rendah, dan semacamnya.

Padahal, beberapa waktu lalu, Sri Mulyani pernah  berjanji menerima pekerjaan sebagai Menteri Keuangan untuk membuat APBN yang bisa menciptakan masyarakat adil dan makmur. Tapi mana buktinya? Dan hingga kini janjinya itu masih omong doan (omdo).

Ternyata selain “ngeles”, Mulyani juga jago beretorika. Padahal, ditengah rendahnya pertumbuhan, anjloknya pendapatan negara, dan semakin sulitnya ekonomi rakyat, kita tidak membutuhkan menteri-menteri yang bisanya cuma beretorika, tapi  membutuhkan menteri yang melakukan hal-hal  konkret dan solusi cerdas untuk mengatasi keterpurukan ekonomi yang melanda negeri ini.

Tunjuk Menteri Luhut

Dalam beberapa terakhir publik juga dikejutkan dengan penujukan Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan untuk memimpin sidang tahunan IMF-Bank Dunia. Padahal seperti yang sudah-sudah dan dilakukan banyak negara,  sidang ini adalah domain menteri ekonomi.

Dari penunjukan ini publik pun bertanya-tanya,”kenapa presiden menunjuk Luhut, bukankah itu domainnya Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Bukankah keduanya orang hebat yang katanya disegani dunia internasional?”

Sejumlah kalangan ternyata ada yang bisa memahami maksud Presiden menunjuk Luhut,  ada yang menyebut sebagai bukti betapa kecewanya Presiden terhadap kinerja mereka dalam membangun perekonomian kita. Dan itu sama saja dengan keduanya sudah gagal membantu presiden. Ekonomi yang telanjur dijanjikan meroket sejak September tahun lalu tidak kunjung mewujud.  

Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS) dalam tulisannya mengatakan, pembangunan infrastruktur untuk memperbaiki kualitas konektivitas yang diharapkan, meleset. Tahun lalu, ekonomi kita hanya tumbuh 5,02%, lebih rendah dibandingkan 5,56% pada 2013. Bahkan, saking pas-pasannya kinerja mereka, target ekonomi yang dipatok tahun ini pun hanya 5,1%. Baru setelah dalam sidang kabinet Presiden “marah”, buru-buru target didongkrak jadi 5,7%. Bahkan paket-paket ekonomi berseri yang diluncurkan Darmin, berhenti di atas kertas.

Dari beragam konten paket ekonomi yang diluncurkan, program revaluasi aset dinilai berhasil mengatrol aset BUMN naik Rp800 triliun lebih. Pajak yang diterima negara dari program ini sekitar Rp32 triliun. Tapi untuk soal ini, Rizal Ramli yang saat itu jadi Menko Maritim adalah sosok penggagasnya. Bukan Darmin. 

Harus kita akui, Jokowi berharap banyak kepada keduanya untuk membenahi sengkarut perekonomian negeri. Kenyataannya keduanya tak mampu melaksanakan keinginan Jokowi.

Kalau sudah gagal untuk apa dipertahankan. Tak heran sejumlah kalangan meminta agar Presiden Jokowi mengevaluasi keberadaan Darmin dan Sri Mulyani di kabinet. Tak cukup sampai disitu, setelah dievaluasi, Presiden layak mencari Menko dan Menkeu baru yang cerdas, pro rakyat, dan yang mampu menjalankan program Nawacita yang sudah digulirkan Presiden Jokowi. Bila tidak ekonomi negeri ini akan semakin ambruk.

Oleh:Indah MS, tinggal di Jakarta

 

       

Populer Berita Minggu Ini :

www.terbitnews.com

To Top

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/cpanel/ea-php56/root/usr/lib64/php/modules/mysqli.so' - /opt/cpanel/ea-php56/root/usr/lib64/php/modules/mysqli.so: cannot open shared object file: No such file or directory

Filename: Unknown

Line Number: 0