Tak Setuju Kepemilikan Rumah Tanpa DP, Menteri PU Anti Rakyat Miskin

Rumah Rakyat Menteri PUPR BI

Ilustrasi

       

Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono, mengemukakan, pejabat Bank Indonesia (BI) dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang tidak setuju kredit pemilikan rumah (KPR) tanpa uang muka alias down payment (DP), betul-betul anti sama kesejahteraan rakyat.

“Menteri PUPR yang gagal paham terkait program Trisakti nawacitanya Presiden Joko Widodo untuk menyediakan kepemilikan  Perumahan untuk  rakyat. Menteri dan pejabat  negara yang tidak sepaham dengan KPR tanpa DP paling pantas di copot oleh Joko Widodo,” kata Arief di Jakarta, Sabtu (25/2/2017).

Menurut tokoh buruh ini, ketidaksetujuan Menteri PUPR terhadap KPR tanpa DP karena dialebih pro pada pengembang raksasa di Indonesia yang membangun rumah mewah dibandingkan pada masyarakat kecil yang tidak punya rumah dan hanya sewa dirumah petakan.

“Kalau dianggap melanggar aturan BI terkait KPR tanpa DP itu mah gampang saja, dirubah saja aturan dan peraturannya. Kan semangatnya mengikuti perkembangan keadaan ekonomi dan sosial. Jadi tidak boleh statis harus elastis dan dinamis,” paparnya.

Arief bertanya, apa bedanya Kredit Tanpa Agunan (KTA) yang hanya mengunakan kartu tanda utang Alias kartu kredit yang dikeluarkan Bank  dengan KPR Tanpa DP,  bukankah sama saja?

“Malah lebih beresiko KTA yang jor-joran dan banyak macet,  akhirnya meningkatkan NPL (Kredit macet ) perbankan nasional yang sudah makin mengkhawatirkan, yang bisa mengarah pada Bank Beku Operasi,” ujarnya.

Menteri PUPR  mengemukakan, KPR tanpa uang muka merupakan kebijakan yang berpotensi melanggar aturan. Dengan pertimbangan itu, menteri yang punya tanggungjawab menyediakan perumahan murah bagi masyarakat ini menjelaskan, bahkan program KPR subsidi yang dicanangkan pemerintah lewat program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) saja tetap mengenakan uang muka.

       

Populer Berita Minggu Ini :

www.terbitnews.com

To Top