Anton Tabah: Kisah Soeharto di Solo Terkait Pengusiran KH Tengku Zulkarnain

Anton_Tabah ICMI MUI

Dewan Pakar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Anton Digdoyo

       

TerbitNews - Komitmen nasional adalah ikrar individu kelompok dalam bermasyarakat berbangsa, bernegara dan wajib berpegang teguh pada hukum. Artinya NKRI negara hukum harus kedepankan hukum sehingga ketertiban keamanan dan kenyamanan masyarakat (Kamtibmas) terwujud itulah roh demokrasi.

''Yaitu taat hukum dan kemampuan pengendalian diri bermutu tinggi,'' ujar Dewan Pakar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Anton Tabah Digdoyo dalam acara kajian bersama tokoh-tokoh dan Muspida Klaten di Masjid Sahabat Klaten, Kamis, (12/1/2017).

Lebih lanjut Anton mengatakan, Polri diberi tugas oleh negara menjaga Kamtibmas antara lain menegakkan hukum dan berbagai upaya preventif prefentif dan represif. Hal ini kontras dalam kontek kasus pengusiran Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Tengku Zulkarnain di Sintang Kalimatan Barat dan kasus penyerangan terhadap 6 anggota FPI oleh GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) di Bandung, Jawa Barat.

''Jika dilihat dari kontek komitmen nasional tersebut ada yang tidak beres. Ada ketidakpatuhan terhadap hukum oleh kelompok tertentu di satu sisi dan ketidaktegasan negara di sisi yang lain sehingga dua kasus berbeda namun substantif sama tersebut terjadi?'' jelasnya.
 
''Wasekjen MUI KH Tengku Zulkarnain datang ke Sintang resmi dengan surat tugas dari MUI sepatutnya negara menjamin kelancaran tugas tersebut sesuai hukum yang disepakati. Apalagi MUI adalah lembaga resmi non pemerintah yang eksistensinya sangat diharapkan oleh lebih dari 200 juta rakyat Indonesia,'' tambahnya.
 
Anton yang juga anggota Komisi Hukum dan HAM MUI Pusat itu menegaskan, negara harus mengamankan melancarkan tugas tersebut,  apalagi kedatangan Wasekjen MUI atas undangan resmi Pemda Sintang. Ironisnya, pihak kepolisian justru menuruti kelompok yang ingin mengacaukannya.

''Jangankan tugas lembaga, individu pun ketika ingin menggunakan haknya harus dan wajib dilindungi oleh negara,'' tukasnya.

Anton menceritakan ketika masih menjabat ajudan Presiden Soeharto. Setelah lengser, Soeharto sudah menjadi rakyat biasa ingin berziarah ke makam ibu Tien. Namun, saat itu, di Solo Desember 1998 tengah terjadi demo besar-besaran.
''Melihat keadaan itu, Kapolwil Solo Kolonel Bambang Sampurnojati menelpon saya dan menyarankan agar kunjungan pak Harto ke Solo ditunda. Saran Kapolwil saya sampaikan ke pak Harto. Apa jawaban pak Harto?

''Ton (Anton) sampaikan pada Kapolwil saya ke Solo itu hak rakyat. Polisi enggak boleh melarang saya ke Solo atau kemana saja. Itu hak rakyat kecuali saya mau berbuat jahat baru polisi boleh mencegah saya. Ton jadi polisi jangan jirih (penakut: bahasa Jawa) kalo polisi jirih siapa yang melindungi dan mengayomi rakyat?,'' kenang Anton.

Pesan Soeharto, lanjut Anton, langsung disampaikan. Kapolwil menjawab, siap sampaikan ke pak Harto silahkan ke Solo akan saya amankan sekuat tenaga dan jiwa.  ''Alhamdulillah acara pak Harto di Solo, tiga hari tiga malam aman lancar tak ada gangguan apa pun,'' katanya.

Anton mengatakan, ada pelajaran berharga dari kasus ini yaitu Polri tak boleh takut dengan tekanan dari manapun. Apalagi dari kekuasaan yang cenderung abuse of power, atasan yang suka menekan.

''Karena yang menjadi panglima polisi adalah hukum bukan penguasa bukan presiden. Kalau hal itu dipegang teguh penegakan hukum dan Kamtibmas akan berjalan lancar,'' pungkas Anton.
 

       

Populer Berita Minggu Ini :

www.terbitnews.com

To Top