Kawal Sidang Ahok, Umat Islam Hormati Proses Hukum

Masinton Suparji Ahmad Ahok

Pengamat Hukum Pidana Universitas Al Azhar Jakarta, Prof Suparji Ahmad dan Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu dalam diskusi "Refleksi Akhir Tahun 2016 Penegakan Hukum dan Proyeksi 2017" di Pressroom DPR Jakarta, Kamis (29/12/2016).

       

TerbitNews - Persidangan kasus penistaan agama yang menjerat nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai terdakwa terus bergulir. Proses hukum yang tengah berjalan itu harus dihormati.

Tak hanya itu, semua pihak diminta menahan diri sehingga tidak memancing pro dan kontra yang mengarah kepada perpecahan bangsa.Sidang penistaan agama dengan terdakwa Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah bergulir. Proses hukum yang tengah berjalan itu harus dihormati. Tak hanya itu, semua pihak diminta menahan diri sehingga tidak memancing pro dan kontra yang mengarah kepada perpecahan bangsa.

Pengamat Hukum Pidana Universitas Al Azhar Jakarta, Prof Suparji Ahmad mengatakan, kasus Ahok merupakan bagian dari proses persidangan bukan karena tekanan massa atau tekanan pejabat publik.
 
Oleh karenanya, semua pihak harus menghormati proses hukum yang ada dan tidak melakukan intervensi. Karena bagaimanapun, pengadilan yang berhak memutuskan bersalah atau tidak.
 
"Kasus sidang Ahok adalah bagian dari penegakan hukum. Semua pihak harus menahan diri sehingga tidak menimbulkan kontra produktif di masyarakat. Apapun putusan pengadilan harus dihormati," ujar Suparji dalam diskusi "Refleksi Akhir Tahun 2016 Penegakan Hukum dan Proyeksi 2017" di Pressroom DPR Jakarta, Kamis (29/12/2016).

Turut hadir dalam pembicara anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu dan anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi. Suparji menambahkan, kasus yang membelit Ahok ini adalah kasus hukum jangan dikaitkan ke kasus lainnya.

Diapun mengharapkan, masyarakat menghormati proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan.  "Kasus Ahok tengah diselesaikan dalam jalur hukum dan semua pihak harus menghormati apapun putusan pengadilan," tegasnya.
 
Suparji memberikan apresiasi terhadap Aksi Bela Islam 411 dan 212 yang menuntut Ahok diproses hukum yang berjalan dengan tertib dan damai. Aksi ratusan ribu umat Islam itu tidak membuat sekat-sekat apalagi memecah bela NKRI.  "Islam adalah agama rahmatan  lil alamin, tentunya umat Islam menghormati proses hukum. Menjaga keutuhan NKRI, Bhinnekaan Indonesia tetap terjaga," pungkasnya.

Senada dengan Suparji, politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan penegakan hukum harus berdasarkan hukum yang ada bukan karena pesanan. Kata dia, jika penegakan hukum konsisten dan tidak ada intervensi maka akan berakibat baik untuk sistem hukum di Indonesia. "Penegakan hukum harus dikuatkan lagi," sarannya.

Selain masalah hukum, Masinton juga melihat ada indikasi mendiskriditkan pemerintah dengan berbagai cara. Dia mendengar ada paket black isu yang isinya mengenai isu soal SARA, isu soal PKI yang diindikasi dilakukan sistematis masif dan terencana.

Aktivis 98 ini menyarankan agar masyarakat jangan memakan isu yang belum jelas kebenarannya dan menelan secara mentah-mentah.  "Ini harus diantisipasi penegak hukum. Agar masyarakat tidak gampang terprovokasi, tidak terpancing isu yang tidak ada data, agar ketentraman dan kerukunan tetap terjaga," tandasnya.

       

Populer Berita Minggu Ini :

www.terbitnews.com

To Top