Sebelum melapor ke Dewan Pers, lanjutnya, Damianus mengaku sudah mengimplementasikan UU No.40 Tahun 1999, yaitu mengirimkan hak jawab dan hak klarifikasi kepada pemimpin redaksi media tersebut via kurir dan faksimili

Lakukan Pemberitaan Tanpa Wawancara, Chuck Laporkan Dua Media Online dan Cetak Ke Dewan Pers

Chuck DewanPers Media Indonesia

Gedung Dewan Pers

       

Jakarta – Tim Penasehat Hukum Chuck Suryosumpeno melaporkan media cetak dan online terkemuka di Indonesia kepada Dewan Pers terkait pemberitaan yang dimuat pada 19 April 2016 lalu. Menurut salah satu kuasa hukum Chuck, Damianus H Renjaan, berita yang ditayangkan media tersebut telah mencederai nama baik kliennya. “Pemberitaan ditulis tanpa melakukan wawancara sama sekali kepada kami. Jadi sangat subyektif dan tidak cover both side sebagaimana yang harus dilakukan dalam jurnalisme,” kata Damianus di Jakarta, Kamis (21/4/2016).

Sebelum melapor ke Dewan Pers, lanjutnya, Damianus mengaku sudah mengimplementasikan UU No.40 Tahun 1999, yaitu mengirimkan hak jawab dan hak klarifikasi kepada pemimpin redaksi media tersebut via kurir dan faksimili. “Namun hingga saat ini belum ada niat baik dari pihak mereka untuk menghubungi atau membuat hak jawab kami,” cetusnya.

Dalam pemberitaan tersebut, Chuck merasa tercederai nama baik dan reputasinya. “Bahkan cenderung fitnah yang berakibat sangat luar biasa kepada nama baik klien kami. Sangat mengherankan media yang selama ini memiliki reputasi bagus, mengijinkan wartawan yang menulis berita tersebut tanpa adanya wawancara terhadap klien kami sebagai bagian terpenting dalam tugas jurnalistik!” urainya.

“Atas dasar tersebut, kami menganggap media tersebut terbukti melakukan trial by the press terhadap klien kami,” sambungnya.

Chuck sendiri merupakan mantan Kepala Pusat Pemulihan Aset yang pernah berkontribusi menyetorkan PNBP untuk Kejaksaan senilai Rp3,5 triliun rupiah. Tak hanya itu, Damianus menambahkan bahwa kliennya adalah jaksa yang pertama kali mengungkap banyaknya aset hasil kejahatan yang digelapkan oleh beberapa oknum jaksa. “Maka itu, seharusnya mereka dalam melakukan berita investigasi jangan setengah-setengah. Kalau mau tahu karut marut barang rampasan dan sita eksekusi yang digelapkan oleh beberapa oknum jaksa, hubungi klien kami,” tegasnya.

“Perlu diketahui, kehadiran Chuck dengan ide pemulihan aset di Kejaksaan ditentang oleh senior maupun junior. Bahkan yang sudah pensiun. Begitu juga dengan data barang sita eksekusi yang belum dilelang ataupun disetorkan ke kas negara, klien kami punya datanya.”

Begitu pula tudingan tidak mengembalikan uang hasil korupsi BLBI terpidana Hendra Raharja. Damianus menilai tudingan tersebut tidak memiliki dasar. “Kedua media tersebut seharusnya mengetahui bahwa klien kami telah melaporkan oknum jaksa terkait tudingan penggelapan aset hingga Rp1,9 triliun kepada Bareskrim Polri. Itu sudah fitnah dan pencemaran nama baik.” tegasnya.

Kendati demikian, pihaknya tetap menghormati keberadaan Dewan Pers sebagai penyalur pengaduan publik terhadap pemberitaan media pers di Indonesia. Tentunya, kata Damianus, menjunjung tinggi kode etik jurnalistik serta code of conduct (kode perilaku) wartawan. “Oleh karena itu, kami mendesak Dewan Pers untuk menegur secara keras media yang kami laporkan tersebut. Sehingga apa yang dialami oleh klien kami tidak terjadi lagi dikemudian hari,” ujarnya.

“Pastinya apabila teguran keras Dewan Pers tidak mendapatkan tanggapan positif dari mereka, maka kami tak segan akan melakukan upaya hukum,” tukasnya.

       

Populer Berita Minggu Ini :

www.terbitnews.com

To Top