Ada Dugaan Suap Agar Pengembangan Blok Masela Lewat Laut

kasus,dugaan,korupsi,minyak

Istimewa

       

Kisruh proyek pengembangan pengolahan gas dari lapangan gas abadi Blok Masela yang terdapat di Provinsi Maluku, kini mengarah ke dugaan gratifikasi yang diberikan oleh pihak investor kepada pemerintah sebesar satu juta dolar Amerika Serikat (AS), sebagai uang pelicin agar pengolahan gas disana boleh menggunakan skema lepas pastai (off-shore).

Direktur Eksekutif Indonesia Human Rights Committe for Social Justice (IHCS), Ridwan Darmawan kepada pers, Jumat (26/2/2016), mengungkapkan, dirinya mendapat informasi ada lobi-lobi senilai satu juta dolar AS yang beredar, untuk memuluskan proyek kilang dengan cara `off-shore`, yang diduga dilakukan oleh pihak yang selama ini `ngotot` menginginkan kebijakan itu diambil.

Dia pun menuding ada oknum di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang telah menerima uang senilai satu juta dolar AS itu, yang bekerjasama dengan mantan menteri dan mantan Ketua UKP4 (Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan).

KPK

Ridwan meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar bisa segera membuktikan dugaan dan kabar tidak baik tersebut. KPK, tegasnya, harus menelusuri dugaan suap yang terjadi di dalam penentuan lokasi pengelolaan kilang Blok Masela, sebelum masalah ini semakin berlarut-larut tidak jelas, dan malah merugikan masyarakat Indonesia.

"Kita mendorong KPK turun tangan memastikan pengelolaan sebuah konsesi sumber daya alam harus untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bukan hanya berdasar pada hitungan bisnis semata, utamanya dalam pengambilan keputusannya didasari pada seberapa besar manfaat bagi para pengambil kebijakan dan kelompoknya. Ini sering terjadi," ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Peneliti Pusaka Trisakti, Juliaman Napitu Saragih. Dimana dia menilai bahwa sikap `ngotot` Menteri ESDM, Sudirman Said agar pengelolaan Blok Masela dilakukan di tengah laut atau dengan skema FLNG, patut diduga bagian dari kepentingan oknum tertentu. Dia bahkan menilai, oknum mantan menteri itu menyetir dan mengendalikan Sudirman.

"Sejak di Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) hingga BRR Aceh, Sudirman itu kan selalu dampingi oknum tersebut," sebut Juliaman kepada wartawan di Jakarta, Kamis (25/2).

Juliaman mengungkapkan, dari sumber tertulis yang diperolehnya, dana 1 juta dolar AS untuk dua tahun itu merupakan `advisory contract` bagi oknum menteri tersebut, atas jasa membantu investor dalam `Business Planning and Strategy Development` pada tahun 2015-2016. "Ada urusan apa dia di sana? Apa ini berhubungan dengan skenario FLNG untuk Inpex di Masela?" tanyanya.

Tidak Kaget

Informasi tentang adanya aliran dana dengan jumlah besar dari Inpex pada sejumlah pejabat itu pun, mendapatkan tanggapan dari Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean. Dia bahkan mengaku tidak kaget dengan isu yang mulai merebak itu. Karena dia mengungkapkan bahwa pihaknya sudah lama menduga ada kepentingan dibalik ini semua.

Namun demikian, Ferdinand mengaku enggan berspekulasi terkait benar atau tidaknya kabar dana sekitar satu juta dolar AS yang mengalir dari Inpex ke pejabat pemerintah dalam rangka mengamankan kepentingan perusahaan asal Jepang tersebut di Blok Masela. Energy Watch Indonesia, tegas dia, akan segera mencari dan mengonfirmasi perihal dugaan tersebut.

"Ya, betul. Kita memang sudah mencurigai (ada permainan uang dibalik kisruh pengembangan Blok Masela melalui skema on-shore atau off-shore seperti itu). Akan tetapi terkait benar atau tidaknya, kita (Energy Watch Indonesia) belum tahu. Kita sedang melakukan validasi di lapangan," kata Ferdinand saat dihubungi oleh wartawan dari Jakarta, Jumat (26/2).

Untuk diketahui, pada saat ini memang sedang terjadi pertarungan sengit dalam perdebatan soal cara pengilangan gas abadi Blok Masela di Maluku Tenggara, apakah kilang migas bakalan dibangun di lepas pantai atau di darat. Dalam pemerintahan saja saat ini terjadi perdebatan antara Sudirman dengan Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman, Rizal Ramli.

Menko Rizal menghendaki pengembangan Blok Masela dilakukan secara on-shore, sementara Sudirman menghendaki off-shore. Pihak Istana sendiri hingga kini masih belum memutuskan kebijakan apa yang akan diambil. Alasannya, mereka masih mempelajari serta menimbang mulai dari aspek sosial, aspek budaya, serta kesejahteraan masyarakat sekitar Blok Masela.

Sumber

       

Populer Berita Minggu Ini :

www.terbitnews.com

To Top